Skip to Content

Evolusi Kebijakan Kemiskinan Era Orba, SBY dan Jokowi

Evolusi Kebijakan Kemiskinan Era Orba, SBY dan Jokowi
Ilustrasi | Foto: Ist

Moneter.id - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan per Maret 2018 menjadi 9,82 persen. Bila melihat tren tahunan, BPS mencatat bahwa angka tersebut adalah titik kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Meski demikian, menarik untuk melihat bagaimana evolusi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan.

Tulisan ini membagi tiga periode dalam sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia, Periode Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Periode Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiganya dipilih karena dianggap memiliki sudut pandang kebijakan yang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode Orde Baru. Momen paling penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di era ini adalah pada periode tahun 1970-1990, yang mana. turun dari serkitar 60% menjadi 15% pada awal tahun 1990.

Oil Boom pada periode tersebut memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah untuk menggelontorkan keuntungan penjualan minyak yang besar bagi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Tercatat ada banyak instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode ini. Yang utama adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bentuknya adalah Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen. Kebijakan-kebijakan lain adalah program pengembangan daerah tertinggal melalui Inpres Desa Tertinggal, Transmigrasi.

Kedua, adalah kebijakan pengentasan kemiskinan periode Presiden SBY. Pada periode ini, kemiskinan turun dari sekitar 16% pada awal pemerintahan menjadi 11,25% pada tahun 2014.

Kebijakan pro-poor pada periode ini cenderung diarahkan pada pendekatan karitatif seperti pemberian bantuan langsung tunai dan subsidi energi. Peningkatan bantuan pada periode ini memang berdampak pada kenaikan tingkat konsumsi masyarakat miskin.

Meski demikian kebijakan tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti tidak tepat sasaran dan sempitnya ruang fiskal karena besarnya subsidi yang diberikan.

Ketiga, periode kebijakan pengentasan kemiskinan Presiden Jokowi. Fokus penting pada periode ini adalah pemerataan daerah tertinggal dan pengurangan subsidi untuk belanja produktif.

Kebijakan seperti dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif dalam meningkatkan elastisitas konsumsi perkapita untuk penduduk termiskin di luar jawa, dibanding dengan elastisitas penduduk di Pulau jawa.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa cukup mampu mendorong pertumbuhan konsumsi perkapita penduduk termiskin di wilayah tersebut. Pada periode ini, alokasi subsidi energi juga diarahkan untuk belanja produktif seperti belanja Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Setiap periode memiliki pola yang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan. Selain faktor politis, struktur ekonomi yang terjadi pada masing-masing periode juga turut berdampak pada efektifitas kebijakan pada masing-masing periode.

Ditambah lagi, elastisitas pendapatan di masing-masing periode terhadap perubahan struktur ekonomi yang berbeda.

 

Dhenny Yuartha Junifta - Peneliti INDEF


Tags :