Foto: Dok. Kemenpar

Kemenpar Dorong UMKM Pariwisata Lampung Selatan Manfaatkan KUR

10 Februari 2019

Moneter.id - Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Dadang Rizki Ratman mengatakan, peraturan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)  untuk usaha pariwisata telah ditetapkan sejak Agustus 2018. Peluang ini semestinya menjadi kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  pariwisata untuk mendapat akses permodalan dengan bunga yang ringan.

"Oleh karena itu, kami berupaya mempertemukan dan memfasilitasi para pelaku UMKM pariwisata dengan bank penyelenggara KUR agar UMKM mengetahui persyaratan dalam mengakses KUR secara lebih jelas," ujar Dadang dalam acara “FGD dan Coaching Clinic Pembiayaan Usaha Pariwisata Pasca Tsunami" di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (09/2).

Dadang menjelaskan, Kemenpar terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas KUR Pariwisata agar pelaku usaha semakin produktif sehingga mampu menaikkan skala usahanya.

Sosialisasi KUR Pariwisata ini adalah yang ketiga kalinya digelar Kemenpar pada tahun ini setelah sebelumnya dilaksanakan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Magelang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi di Kabupaten Lampung Selatan kali ini karena daerah ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak tsunami Selat Sunda beberapa bulan silam yang juga masuk dalam program Kemenpar "Selat Sunda Bangkit".

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 314 pelaku UMKM pariwisata di Lampung Selatan terdampak bencana tsunami Selat Sunda. Oleh karena itu Dadang berharap acara ini benar-benar dapat memberikan informasi yang jelas bagi UMKM Pariwisata dalam mengakses pembiayaan dan permodalan KUR Pariwisata.

“Di acara ini baru 70 pelaku UMKM yang kami fasilitasi, target kami semua UMKM di Lampung Selatan bisa mendapatkan informasi ini sehingga upaya pemulihan pasca-bencana diharapkan bisa lebih cepat terwujud,” kata Dadang.

Menurut Dadang, bantuan permodalan ini tentu tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kunjungan wisatawan. Untuk itu Kemenpar juga akan tetap melakukan promosi Kabupaten Lampung Selatan, khususnya bagi daerah sekitar yang tidak terdampak bencana.

Kemenpar juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan infrastruktur agar dapat segera memperbaiki fasilitas pendukung pariwisata yang terdampak.

"Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas SDM khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha. Silakan diusulkan, nanti akan kami tindak lanjuti agar digelar pelatihan," ujar Dadang.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, Yuda Sukmarina, mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi wahana untuk membuka wawasan kepada Pemda dan pelaku UMKM yang terdampak tsunami untuk bangkit dan kembali bersemangat dalam menggeluti usaha pascatsunami.

Terlebih pihaknya menilai, sejauh ini secara umum kendala yang dihadapi UMKM untuk berkembang adalah dari aspek permodalan. "Karenanya melalui forum ini kami harapkan pelaku UMKM pariwisata mendapatkan informasi yang jelas mengenai kemudahan dalam mengakses KUR," ujar Yuda.

Ia mengatakan sekitar 60% UMKM Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan bergerak di bidang makanan dan minuman.

Sebagaimana program KUR untuk sektor lain, kredit yang diprioritaskan pada pelaku UMKM Pariwisata ditawarkan dengan bunga ringan sebesar 7 persen pertahun. Sementara segmen penyalurannya dibagi menjadi KUR mikro dan KUR kecil. Untuk segmen mikro plafon kredit besarannya maksimal Rp 25 juta perdebitur, sedangkan KUR kecil berkisar Rp25 juta – Rp500 juta.

Subsidi bunga yang ditanggung pemerintah untuk segmen mikro sebesar 10,5% tanpa ada syarat agunan. Sedangkan untuk KUR kecil, subsidi bunganya 5,5% dengan agunan yang ditentukan kemudian. Mereka dapat mengakses KUR melalui bank-bank penyalur yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.

Agus Ridwan Relationship Manager BRI Kalianda mengatakan, pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp 45 miliar untuk KUR Kecil dan Rp 4-5 miliar untuk KUR Mikro di sembilan unit BRI yang ada di bawah supervisi BRI Kalianda. 

"Pinjaman hingga Rp 100 juta hanya memerlukan surat keterangan usaha dari desa setempat selain identitas diri, dan setelahnya kami akan melakukan penilaian berdasarkan analisis kemampuan bayar," kata Agus Ridwan.

Ia menambahkan syarat lain yakni usaha minimal telah berjalan selama enam bulan dan memiliki catatan keuangan yang sehat.

Tercatat ada sebanyak 13 sub-bidang usaha pada sektor pariwisata yang dibiayai melalui program KUR di antaranya usaha agen perjalanan wisata, sanggar seni, pentas seni, serta penyelenggara meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Pelaku usaha akomodasi alias layanan penginapan, penyedia makanan dan minuman di kawasan wisata, hingga usaha jasa layanan informasi pariwisata juga bisa mengakses KUR. Bidang usaha lain yang difasilitasi meliputi tempat pelayanan pariwisata (taman tematik, museum, konsultan wisata, dan pemandu wisata).

Tak hanya itu, usaha tirta atau usaha olahraga air (snorkeling, diving, arung jeram, dan lain-lain) pun bisa mengajukan pinjaman. Bahkan pelaku usaha jasa transportasi pariwisata, industri kerajinan, dan pusat oleh-oleh juga diakomodasi agar bisa mengajukan KUR.



TERKINI