Ketua Umum DPP Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Lintong Manurung

JPIP: Kebijakan Impor Scrap Plastik Diskriminasi

08 Maret 2019

Moneter.id - Penggunaan scrap plastik oleh industri hilir di Tanah Air sebagai bahan baku dalam proses produksi akan menghasilkan biaya produksi yang lebih ekonomis apabila dibandingkan dengan penggunaan virgin plastik. Hal ini dikarenakan harga scrap plastik jauh lebih murah dibandingkan dengan virgin plastik.

“Dipasar dunia harga scrap plastik hanya 20% hingga 50% dibandingkan virgin plastik,” kata Ketua Umum DPP Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Lintong Manurung di Jakarta, Jumat (8/03).

Ia menjelaskan, penggunaan scrap plastik ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri hilir pengguna bahan baku plastik dipasar dalam negeri maupun di pasar global.

“Umumnya penggunaan virgin plastik sebagai bahan baku industri hanya diprioritaskan untuk industri hilir pengguna plastik  yang  memerlukan spesifikasi khusus, misalnya produk kemasan untuk makanan dan farmasi karena memerlukan plastik yang membutuhkan persyaratan kesehatan dan sebagainya,” ucap Lintong.

Industri hilir pengguna bahan baku baku plastik, lanjut Lintong, akan memberikan sumbangan yang sangat besar kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan menghasilkan devisa yang disumbangkan oleh  industri-industri seperti tekstil, elektronika, table ware, kemasan, alat rumah tangga dan industri lainnya.

“Seluruh jenis industri pengguna bahan baku plastik ini diperkirakan menyumbang 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai US$ 400 milyar, ekspor sebesar US $ 50 Milyar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.000.000 orang,” paparnya. 

Berdasarkan Data Industri Plastik Indonesia Tahun 2018, neraca pengadaan plastik (PP, PE, PS, PV) didalam negeri per tahun meliputi, untuk Kebutuhan sebesar 5.600.000 ton, Produksi sebesar 2.300.000 ton (data INAPLAS),  Impor  sebesar 1.670.000 ton (data BPS) dan produksi  industri daur ulang (recycle) sebesar 1.655.000 ton (data ADUPI &APDUPI). 

Untuk mengatasi kekurangan bahan baku plastik dalam negeri yang mencapai  1.670.000 ton/tahun tersebut, Pemerintah telah  menetapkan dua kebijakan importasi yang berbeda yaitu, Pertama, bebas impor apabila plastik di impor dalam bentuk origininal (virgin plastic). 

Kedua, adanya pembatasan oleh Pemerintah melalui  Kementerian LHK apabila di impor dalam keadaan  scrap plastik. “Saat ini, LHK telah menetapkan bahwa impor scrap plastik hanya diberikan kepada perusahaan industri daur ulang (recycling industries) yang sudah pernah melaksanakan impor,” tambah Lintong.

“Sebagian besar industri daur ulang yang telah mendapat izin berproduksi dari Pemerintah, tidak diiizinkan untuk mengimpor scrap plastik dengan alasan yang tidak jelas dan transparan, karena sebagian industri daur ulang ini bahkan mendapat alokasi impor dari Kementerian Perdagangan, setelah  mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kementerian LHK yang kemudian ditindak lanjuti dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan  impor scrap plastik yang hanya diberikan kepada industri recycling tertentu dinilai sangat diskriminatif dan menciderai rasa keadilan, kontra produktif dalam upaya untuk peningkatan kegiatan ekonomi di sektor industri, peningkatan daya saing dan peningkatan ekspor untuk memperoleh devisa  dari industri hilir pengguna bahan baku plastik.

“JPIP menghimbau agar Pemerintah menghapus kebijakan diskriminatif impor scrap plastik tersebut, karena menciderai hak industri recycling yang telah mendapat izin usaha,” ujarnya.

Selain itu, kata Lintong, akan meningkatkan biaya ekonomi bagi industri recycling dan industri pengguna bahan baku plastik. Melaksanakan penyederhanaaan dalam proses administrasi dan pengajuan alokasi impor bagi industri recycling.

“Pengajuan masing-masing perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi import dimulai dari Kementerian LHK, dilanjutkan oleh  Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri dan terakhir oleh  Kementerian Perdagangan sangat merepotkan, membutuhkan waktu dan mengakibatkan biaya tinggi,” tungkasnya.


TERKINI