Foto: Kemenpar

Kemenpar Gandeng APKASI Dorong Percepatan Desa Wisata dan Homestay Berbasis Teknologi

08 Juli 2019

Moneter.id - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk bekerja sama mendorong percepatan pengembangan desa wisata dan homestay berbasis teknologi.

Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas saat penutupan APKASI Otonomi Expo di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada Jumat (5/7/2019), mengatakan APKASI yang beranggotakan 400 kabupaten di seluruh Indonesia berkomitmen mendukung berbagai program dalam mengembangkan berbagai sektor pariwisata daerah.

“Salah satu program yang ingin dikembangkan adalah pariwisata. Kami akan dorong cross border tourism terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” tegas Azwar.

Ia menambahkan langkah sinergi ini sekaligus menjadi bagian dari strategi mengembangkan kemajuan seni budaya daerah. Selain itu, akan ada penetapan sejumlah daerah prioritas untuk percepatan sebagai kawasan wisata lintas batas ini.

“Kami telah sepakat dengan Kemenpar untuk memilih Atambua NTT sebagai wilayah prioritas percepatan pengembangan cross border tourism. Harapannya, daerah lain akan terinspirasi dan mengikuti langkah ini,” jelas Azwar.

Ia mengatakan pemerintah sedang menargetkan akan ada sekitar 2.000 desa wisata lintas batas.

Di sisi lain, Azwar juga menyoroti relasi antara perkembangan pariwisata dengan teknologi. Menurutnya, di era digital yang juga lekat dengan generasi melek teknologi ini, dibutuhkan inovasi serta kerja sama di bidang pariwisata dengan sejumlah perusahaan teknologi seperti startup.

Azwar mencontohkan tentang penggunaan platform online dalam mempromosikan homestay di Banyuwangi. “Homestay yang terintegrasi dengan platform online juga sebaiknya dikembangkan seperti yang kami lakukan di Banyuwangi. Sekarang sudah ada sekitar 400 homestay yang telah terdaftar online,” jelasnya.

“Suku bangsa di Indonesia ada 1.340 seharusnya kita punya akar yang kuat di tiap provinsi. Harapan saya, akan ada perda-perda baru agar  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak keluar kalau tidak ada kearifan lokal di bidang arsitektur atau desain bangunan penginapan,” kata Anneke Prasyanti, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata.


TERKINI