Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

KPK Berharap KONI Hilangkan Budaya 'Suap'

05 Agustus 2019

Moneter.id - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengingatkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di bawah pimpinan Marciano Norman diharapkan menghilangkan budaya gratifikasi (suap) dalam melakukan kegiatan. Apalagi KONI saat ini menjadi pantauan setelah beberapa pengurusnya terdahulu berurusan dengan lembaga anti rasuah itu.

"Buat KPK salah satu unit yang belum berhubungan dengan intens (KONI), tapi sekarang kita akan ikut mendampingi baik KONI Pusat maupun KONI Daerah," kata Pahala saat acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat periode 2019-2023 di Jakarta, Rabu (31/7) akhir bulan lalu.

Menurut dia, KONI maupun pihaknya lain harus segera menghilangkan budaya suap dan gratifikasi. Apalagi yang berkaitan dengan dana hibah dan bantuan sosial. Untuk itu pihaknya meminta induk organisasi olahraga Indonesia itu lebih transparan.

"Kuncinya semuanya buat transparan. Anggaran juga harus terbuka. Jika mengajukan proposal nilainya jelas. Kegunaannya, laporannya juga jelas. Jika perlu proposal di publish sehingga masyarakat bisa memantau apakah program yang dijalankan benar," kata Pahala.

Pahala berharap tidak ada lagi kasus olahraga yang masuk ke lembaga anti rasuah itu. Tidak hanya kasus dana hibah yang melibatkan Sekjen KONI sebelumnya, EF Hamidy sebelumnya juga ada kasus olahraga seperti Hambalang.

"KPK siap memfasilitasi. Jika KONI Daerah kami juga akan membantu karena kami juga ada perwakilan di daerah. Harapan kami, tahun ini adalah yang terakhir kasus olahraga masuk KPK," tegasnya.

KONI Pusat di bawah pimpinan Marciano Norman diharapkan banyak membuat terobosan karena pada kepengurusan sebelumnya belum maksimal. Apalagi, menjelang akhir kepengurusan Tono Suratman menghadapi kasus yang cukup pelik, yaitu berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ant)


TERKINI