Rapat koordinasi nasional barang kebutuhan pokok menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) di kota Batu, Jawa Timur, Jumat (4/10).

Jaga Pasokan dan Harga Bapok Jelang Nataru, Kemendag Dorong Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

07 Oktober 2019

Moneter.id - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan, Kementeriannya diberi mandat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (Bapok) yang dicerminkan tingkat inflasi terkendali, dengan target 3,5%.

Di sisi lain, pemerintah daerah sangat berkepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok di daerah masing-masing terkait dengan keterjangkauan harga, dan ketersediaan pangan masyarakat, serta kondusifnya iklim usaha bagi pelaku usaha pangan daerah.

"Untuk itu, sinergi pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pelaku usaha pangan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Agar masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau, tersedia dalam jumlah yang cukup, dan pelaku usaha memperoleh keuntungan yang wajar," ujar Mendag dalam rapat koordinasi nasional barang kebutuhan pokok menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) di kota Batu, Jawa Timur, Jumat (4/10).

Mendag melanjutkan, saat ini pemerintah menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi bersama. Salah satunya yaitu inflasi kelompok bahan makanan tahun 2019 yang cenderung naik dan musim kemarau panjang yang hampir merata di seluruh Indonesia.

Secara umum, inflasi pada Agustus 2019 (MoM) tercatat sebesar 0,27% dan inflasi sepanjang 2019 (YtD) tercatat sebesar 2,2%. Meskipun kelompok bahan makanan Agustus 2019 (MoM) mengalami deflasi 1,97%, namun secara keseluruhan inflasi sepanjang 2019 (YtD) tercatat sebesar 3,51%, tertinggi dibanding kelompok pengeluaran lainnya.

"Beberapa faktor utama penyebab naiknya inflasi tersebut adalah kenaikan harga bawang putih akibat gangguan pasokan impor dan cabe merah akibat faktor kemarau yang cukup panjang," kata Mendag.

Menurut Mendag, periode HBKN merupakan periode yang rawan mengalami gejolak harga, khususnya barang kebutuhan pokok akibat faktor peningkatan permintaan dari masyarakat. Hal ini tergambar dari tingkat inflasi bulanan pada puasa-Lebaran serta akhir tahun yang cenderung naik.

Di sisi lain, kondisi cuaca juga masih belum kondusif untuk produksi pangan nasional. Prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, pada akhir September hingga minggu III Oktober 2019 sebagian besar wilayah di Indonesia masih mengalami tingkat hujan rendah-menengah, khususnya di daerah sentra produksi pangan seperti Sumatra bagian selatan, pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian selatan.

Secara nasional, rata-rata harga beras pada September 2019 cenderung stabil, hanya naik 0,07% dibanding bulan sebelumnya. Dari 82 kota pantauan indeks harga konsumen (IHK), harga beras di 55 kota stabil dan turun (67%). Kenaikan harga beras di atas 1% hanya terjadi di 11 daerah. Daerah-daerah yang perlu dicermati adalah Kota Metro yang harganya naik 4,59%; Purwokerto naik 3,56%; dan Cilacap naik 3,45%.

Sementara itu, pada September perkembangan harga bapok masih terpantau stabil, bahkan cabe dan bawang sudah cenderung turun dibanding bulan sebelumnya. Untuk harga bapok lainnya, daging sapi masih stabil di kisaran Rp116.000/kg, minyak goreng curah Rp10.350/liter atau setara Rp11.500/kg, dan tepung terigu Rp10.200/kg.

Untuk gula pasir turun 0,36% menjadi Rp13.600/kg, telur ayam ras turun 4,04% menjadi Rp23.600/kg, bawang putih turun 5,51% menjadi Rp34.200/kg, daging ayam ras turun 5,79% menjadi Rp31.500/kg, cabe rawit turun 18,45% menjadi Rp57.900/kg, cabe merah turun 22,83% menjadi Rp50.800/kg, dan bawang merah turun 20,05% menjadi Rp21.500/kg.

Melalui Rakor ini, Mendag berharap peran pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi antarinstansi di daerah, mengawal kelancaran distribusi beras medium Bulog dalam program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di pasar-pasar rakyat pada wilayah masing-masing.

"Diharapkan pemerintah daerah dapat membantu kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi daerah dan penetrasi pasar menjelang HBKN. Hal ini untuk menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam menjaga kecukupan stok dan pasokan bapok di pasar untuk menjaga psikologis masyarakat agar tetap kondusif," pungkas Mendag.


TERKINI