Gedung OJK | Foto: Ist

Komisi XI DPR Usulkan OJK Dibubarkan

21 Januari 2020

Moneter.id - Komisi XI DPR mengusulkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibubarkan. Sementara untuk fungsi pengawasan OJK dikembalikan ke Bank Indonesia (BI), termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). 

“Peluang ini terbuka melihat masalah di industri keuangan terutama di sektor asuransi dan perbankan yang mencuat beberapa waktu terakhir,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Rencana ini, kata Eriko, akan dievaluasi oleh DPR melalui panitia kerja (panja) yang akan dibentuk oleh Komisi XI DPR mengenai kinerja industri jasa keuangan. 

"Teman-teman internal bicara pemisahan dilakukan untuk pengawasan yang lebih baik. Nah, ternyata hasilnya tidak maksimal. Namun, kami tidak bisa menyalahkan begitu saja," ujarnya. 

Terkait usulan tersebut, OJK angkat suara. Deputi Komisioner Humas dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo menegaskan bahwa lembaganya merupakan produk politik yang diamanatkan dalam Undang-undang (UU).

"Sementara, OJK fokus menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan UU yang ada, termasuk melakukan perbaikan dan mengatasi permasalahan yang ada saat ini bersama dengan stakeholders, termasuk dukungan parlemen," ujarnya dilansir CNNIndonesia.com

 

 


TERKINI