Acara : Insight Talenta - Forum Diskusi 'Mengulas Omnibus Law dari Sudut Pandang SDM dan Ketenagakerjaan' di Jakarta, Senin (10/2/2020).

CEO Mekari: Insight Talenta Bisa Jadi Channel Informasi dan Komunikasi Terkait Rancangan Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja

10 Februari 2020

Moneter.id - Perusahaan teknologi penyedia jasa Software as a Service (SaaS),  berbasis cloud, Mekari merasa kebijakan Omnibus Law yang digadang pemerintah dekat dengan salah satu produk yang sangat berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yaitu, Talenta.

“Melalui Talenta, kami mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengembangan bisnis melalui automasi proses HR dan juga payroll. Kami juga update atas isu – isu seputar ketenagakerjaan, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana best practise dalam mengatasi tantangan tersebut hingga sejauh mana penerapan teknologi di sisi HR dapat membantu dalam mendorong bisnis perusahaan semakin lebih baik,” kata Suwandi Soh, CEO Mekari acara : Insight Talenta - Forum Diskusi "Mengulas Omnibus Law dari Sudut Pandang SDM dan Ketenagakerjaan" di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Katanya, spirit tersebut kami tuangkan dalam Insight Talenta, sebuah event rutin dengan narasumber berpengalaman dan terpercaya menghadirkan berbagai topik untuk industri yang berbeda.

“Insight Talenta selain diadakan di Jakarta, juga kami transformasikan di masing – masing kota yang dijangkau oleh Mekari yaitu, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Bali,” ujarnya.

Baca juga: Dengan Digitalisasi, Mekari Bantu Puluhan Ribu UMKM untuk 'Go Digital'

Lanjut Suwandi Soh, pihaknya aware kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja ini sedang menjadi sorotan bagi para pelaku industri, apalagi klaster ketenagakerjaan juga sangat dekat dengan produk kami Talenta.

“Melalui Insight Talenta hari ini diharapkan dapat menjadi channel informasi dan komunikasi dari pemerintah dan lembaga terkait rancangan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja sehingga rekan – rekan praktisi HR dapat merencanakan langkah – langkah strategis dan persiapan jika kedepannya kebijakan ini diresmikan, misal dengan penerapan teknologi di sistem pengelolaan SDM sehingga dapat memudahkan penyesuaian perhitungan upah per jam, tracking jam kerja dan lainnya,” paparnya.

Sementara menurut Adriani, Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja ini hadir mengikuti bidang ketenagakerjaan yang saat ini sangat dinamis, salah satunya karena teknologi.

“Regulasi yang sedang diajukan saat ini berusaha untuk memberikan kesempatan dan melindungi para pekerja Indonesia agar memiliki hak yang setara terlepas apapun status pekerjaan mereka,” ucapnya.

Bhima Yudhistira, Ekonom INDEF menambahkan, Omnibus Law Cipta Kerja masih perlu dirumuskan lagi detail poin – poinnya seperti mana sektor pekerjaan yang sesuai dan bisa dihitung untuk upah per jam, perubahan mekanisme pengupahan, juga terkait pesangon yang dikombinasikan dengan tunjangan pengangguran ini apakah akan menambah beban perusahaan.

“Penting untuk para praktisi HR untuk memantau perkembangan kebijakan ini dan nantinya saat disahkan bisa lebih memperhatikan poin – poin turunan kebijakan yang dibuat misal dari peraturan menteri atau setara menteri untuk kemudian dibahas bersama,” ujar Bhima Yudhistira.


TERKINI