Logo Jiwasraya

Ekonom: Jiwasraya Lebih Baik Dimatikan!

06 Maret 2020

Moneter.id - Ekonom Faisal Basri menegaskan pilihan terbaik bagi penanganan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah dengan likuiditas sebagaimana termasuk dalam satu dari tiga skema penyelamatan Jiwasraya yang sempat diajukan pemerintah ke DPR.

"Menurut saya lebih baik dimatikan saja Jiwasraya," kata Faisal dilansir CNBCIndonesia, Jumat (6/3/2020).

"Matikan dijual asetnya kemudian sisanya dialihkan ke satu semacam Perusahaan Pengelola Aset (PPA) supaya tidak menyebar ke mana mana," jelasnya.

Faisal bahkan heran kenapa ada skema penyelamatan Jiwasraya dari APBN alias bail out kendati baru opsi terakhir. 
“Perlu dibuat lembaga penjamin polis guna mengantisipasi persoalan di industri asuransi,” tegas Faisal.

"Harusnya dibikin dari sekarang dibikinlah lembaga penjamin polis. Makanya kalau ada lagi nanti sudah jelas pembiayaannya dari situ. Sekarang RUU-nya belum ada, belum disiapkan niat pun belum padahal UU penjamin polis harusnya sudah ada sejak 2017, tiga tahun setelah UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian," katanya.

Selain itu, Faisal juga menegaskan perlu ada evaluasi peran dari OJK yang memberikan izin setiap produk asuransi.

"OJK yang buat aturan dia yang awasi dan dia yang sanksi. Nah OJK ini siapa yang awasi pertanggungjawabannya ke mana. BI kan buku tahunan ke DPR, nah OJK nih lapornya ke Tuhan. Kan ini setting kelembagaannya kayak apa. Pola pikirnya kurang holistic,"
 katanya lagi.

"Nah ini juga harus diperhatikan dampak penyebarannya harus diperhatikan. Ini sekarang Jiwasraya lalu ke asuransi jiwa lainnya ujungnya ke asuransi secara umum. Nah asuransi ini keluarkan produk investasi yang jual reksa dana ngefeknya ke bursa saham. Nah bursa saham ngefek lagi ke bursa saham secara keseluruhan. Nah yang mesti dilakukan itu, seperti melokalisir virus corona nggak tersebar."

Adapun terkait dengan nasib nasabah, Faisal mengatakan kepentingan nasabah nomor satu. Dengan demikian, aset bisa digunakan untuk membayar kewajiban kepada nasabah. 

"Ya tentu saja nasabah nomor satu, dimatikan asetnya misalnya Mal Cilandak Town Square (Citos) tuh dijual, apa urusannya Jiwasraya punya Citos, jual Citos dapat berapa triliun langsung dibayarkan ke nasabah."

"Saya nggak tahu aset-aset yang lain seperti apa, yang masalah kan bukan aset fisik, aset fisik kan bisa dibeli dan dijual, nah aset finansialnya dirawat diserahkanlah ke lembaga perawat aset-aset sakit. Dulu PPA di AS dititipkan ke Morgan Stanley ke macam-macam gitu mereka olah untuk dapat recovery yang paling tinggi gitu."

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, menegaskan, Kementerian Keuangan sebagai ultimate shareholder (pemegang saham terakhir) masih melakukan pendataan berapa nilai aset atau ekuitas Jiwasraya untuk melunasi kewajiban kepada nasabah. Tidak hanya pihaknya, Kementerian BUMN juga sedang melakukan stock taking.

"Karena adanya gap, maka mereka akan mulai melakukan apa yang disebut langkah-langkah restrukturisasi terhadap korporasi tersebut," kata dia.

Hanya saja dia belum bisa memastikan apakah pendanaan akan dilakukan pemerintah. Sebab, pihaknya masih akan melihat proposal final dari hasil penghitungan Kementerian BUMN.

Menurutnya, walaupun penyelamatan Jiwasraya nantinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan maka tidak bisa tahun ini. Sebab, pada APBN 2020 tidak ada anggaran untuk penyelamatan Jiwasraya.

Artinya, jika nantinya ada opsi penyelamatan dari Kementerian Keuangan maka akan dilakukan tahun 2021. Sebab, harus membahas terlebih dahulu dengan anggota dewan. "Kalau nanti sampai akan ada intervensi ultimate shareholder yaitu dari Kementerian Keuangan dalam bentuk apapun, maka dia pasti masuk ke UU APBN," tungkasnya.


TERKINI