Bank Indonesia

Bank Indonesia Akan 'Kembali' Awasi Perbankan

20 September 2020

Moneter.id – Dalam draf revisi Undang-undang (UU) Bank Indonesia yang akan mulai dibahas oleh Badan Legislasi DPR menjelaskan bahwa pengawasan perbankan nasional rencananya akan dikembalikan ke Bank Indonesia (BI) dari kendali Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengembalian kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 yang disebutkan bahwa tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan ke BI.

Kemudian, pada Ayat 2 dituliskan kalau pengalihan tugas dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2023.

"Proses pengalihan fungsi pengawasan bank dari OJK kepada BI dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan ke DPR," tulis Pasal 34 Ayat 3.

Draft revisi juga akan memasukkan poin tentang pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro yang bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dalam Pasal 9A Ayat 3 dijelaskan bahwa Dewan Kebijakan Ekonomi Makro itu terdiri dari menteri keuangan, menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional, gubernur BI, deputi gubernur senior BI, dan ketua dewan komisioner OJK.

Kemudian, Dewan Kebijakan Ekonomi Makro nantinya dipimpin oleh menteri keuangan. Dewan Kebijakan Ekonomi Makro juga wajib melakukan sidang minimal dua kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Lalu, Pasal 75 menyebutkan bahwa dewan gubernur Indonesia akan diberhentikan dan sebagai gantinya akan ditunjuk pelaksana dewan gubernur. Di sini, Presiden akan mengusulkan nama untuk pelaksana dewan gubernur untuk masa jabatan lima tahun. 


TERKINI