Pengesahan UU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020) | Ist

Disahkan, Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar dari 'Middle Income Trap'

05 Oktober 2020

Moneter.id – RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja telah disepakati oleh DPR RI menjadi Undang-undang (UU). Pemerintah meyakini dengan kehadiran UU tersebut akan membawa Indonesia keluar dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia memiliki potensi untuk bisa keluar dari jebakan tersebut dengan memanfaatkan bonus demografi usia produktif yang dimiliki saat ini.

“Tapi tantangan terbesar untuk mencapai tujuan tersebut adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja di tengah banyaknya regulasi yang ada,” ucapnya, Senin (5/10/ 2020).

Menurutnya, dibutuhkan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi melalui UU Cipta Kerja.

"Untuk itulah dibutuhkan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja," kata Airlangga.
 
Airlangga mengatakan UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan, serta peningkatan efektivitas birokrasi yang selama ini menjadi keluhan banyak pihak.

“Sebelum pandemi covid-19, jumlah regulasi yang perlu diselesaikan sebanyak 43.600. Banyaknya regulasi yang selama ini tumpang tindih membuat daya saing Indonesia tertinggal di ASEAN,” ujarnya lagi.
 
Melalui Omnibus Law, lanjut Airlangga, mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan UU atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam satu UU tematik bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja serta peningkatan iklim usaha di Tanah Air agar makin kompetitif.
 
UU Cipta Kerja terbagi dalam klaster utama yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan pemberdayaan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perkoperasian, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional (PSN), serta kawasan ekonomi.

UU Cipta Kerja merupakan UU yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, yang berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. 

Adapun tujuh undang-undang dari UU Cipta Kerja antara lain UU No. 40/1999 tentang Pers; UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Lalu, UU No. 4/2019 tentang Kebidanan; dan UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

Serta, UU No. 6/1983 tentang KUP, UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah juncto UU No. 42/2009, serta UU No. 18/ 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.


TERKINI