Faisal Basri | Foto: Istimewa

Faisal Basri: Batalkan Pembentukan Holding UMKM

14 Januari 2021

Moneter.id – Ekonom Faisal Basri meminta Kementerian BUMN membatalkan rencana holding sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Holding yang terdiri dari 3 perusahaan pelat merah tersebut, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Faisal Basri beralasan, bahwa kehadiran holding dinilai justru kontra produktif terhadap upaya untuk memajukan UMKM domestik karena adanya pemahaman persoalan yang keliru.

Alasan kedua, adanya perbedaan bisnis mencolok dari ketiga perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga holding urusan UMKM ini terkesan dipaksakan kendati tidak cocok.

Katanya, rencana pemerintah untuk membentuk holding UMKM justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas. Karena seolah-olah persoalan UMKM hanya keuangan atau modal.

“UMKM juga memerlukan akses pasar, inovasi, akses teknologi, dan lainnya," katanya, Rabu (13/1/21).

Faisal mengakui, saat ini mayoritas pelaku UMKM di tanah air tengah membutuhkan bantuan permodalan atau pembiayaan untuk tetap tumbuh. Akan tetapi, persoalan yang menimpa mereka justru lebih dari sekedar pembiayaan.

 "Karena untuk berkembang mereka butuh juga akses ke informasi, akses pasar, akses teknologi untuk jadi lebih produktif efisien dan tangguh. Jadi, (pemerintah) perlu untuk membantu menyelesaikan masalah masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM," terangnya.

Menurutnya, bisnis BRI selama ini lebih berfokus untuk melayani segmen UMKM yang sudah bankable maupun segmen korporasi. “Bisnis PNM lebih condong untuk perusahaan yang relatif baru, sehingga perlu yang namanya modal ventura,” ucapnya.

Lalu, lanjutnya, peran Pegadaian selama ini untuk membantu kesulitas likuiditas jangka pendek. Jika ini digabung, tak akan bisa memperdalam sektor keuangan.

"Jadi, harus di inget setiap jenis usaha punya karakteristik tertentu, tak bisa dipukul rata begitu saja, dan tidak akan bisa di gandeng gitu," tambahnya.

“Saya minta dengan kesadaran penuh Kementerian BUMN mau membatalkan rencana holding tersebut," pungkasnya.


TERKINI