
Dari pagu Rp744,7 triliun, Pemerintah telah realisasikan program PEN sebesar Rp533,6 triliun
Moneter –
Sejak Januari sampai 17 Desember 2021, pemerintah telah merealisasikan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Rp533,6 triliun atau 71,6 persen dari
pagu Rp744,7 triliun. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember 2021 secara daring di
Jakarta, Selasa (21/12).
"Masih ada sisa lebih dari Rp210 triliun yang
belum terbelanjakan di dalam PEN," kata Menkeu.
Kata Menkeu, pihaknya terus melakukan koordinasi
dengan seluruh kementerian/lembaga agar belanja pada dua minggu terakhir dapat
terealisasi, walaupun dana kementerian/lembaga yang tidak mampu terealisasikan
seluruhnya akan dikembalikan dananya ke APBN.
Untuk diketahui, realisasi program PEN terdiri dari
bidang kesehatan yakni Rp147,44 triliun, perlindungan sosial Rp161,17 triliun,
dukungan UMKM dan korporasi Rp74,36 triliun, program prioritas Rp87,47 triliun,
serta insentif usaha Rp63,16 triliun.
Realisasi bidang kesehatan telah mencapai 68,6 persen
dari alokasi Rp214,96 triliun, yang diberikan antara lain untuk penggunaan
untuk RS darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembiayaan paket obat untuk
masyarakat dan penebalan PPKM, serta insentif tenaga kesehatan.
Realisasi perlindungan sosial telah mencapai 86,4
persen dari pagu Rp186,64 triliun, yang meliputi antara lain bantuan kuota
internet, bantuan beras, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja.
Lalu, realisasi insentif usaha telah mencapai 100,5
persen dari alokasi Rp62,83 triliun, yang diberikan antara lain untuk penurunan
tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pengurangan angsuran PPh 25, dan insentif
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti.
"Ini semua untuk berbagai insentif perpajakan
yang dinikmati oleh masyarakat, mulai dari mulai UMKM, konsumen, dan para
perusahaan," tegas Menkeu Sri Mulyani.
Jelasnya, program PEN juga diberikan dalam bentuk
bantuan UMKM dan korporasi yang telah mencapai 45,8 persen dari pagu Rp162,4
triliun, yang diberikan antara lain untuk penempatan dana bank dan Penyertaan
Modal Negara (PMN).
Sementara untuk program prioritas telah terealisasi
74,2 persen dari anggaran tersedia Rp117,94 triliun, antara lain meliputi
fasilitas pinjaman daerah, ketahanan pangan, serta padat karya
kementerian/lembaga.