Foto: Istimewa

Sekjen PHRI : Okupansi Hotel Naik 40 Persen Periode Lebaran 2022

08 Mei 2022

Moneter – Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, tingkat hunian atau okupansi kamar hotel pada libur Lebaran kali ini meningkat sekitar 30%-40%, dibandingkan tahun 2021.

“Tingkat keterisian hotel-hotel di seluruh Indonesia menunjukkan  peningkatan ke level 90-95% selama libur Lebaran tahun ini,” katanya, Minggu (07/5/2022).

Bahkan, katanya, beberapa daerah yang menjadi tujuan wisatawan mencetak tingkat okupansinya mendekati 100%. “Karena ada perbedaan regulasi di tahun ini. Seperti, kebijakan tanpa tes Covid untuk menggunakan transportasi umum, adanya cuti bersama yang cukup panjang dan tidak dilarangnya aparatur sipil negara (ASN) untuk berlibur di masa cuti bersama dan Lebaran,” paparnya.

“Hal itu membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik di saat Lebaran, di mana pada tahun 2020 dan 2021 sulit dilakukan mengingat pada saat itu adanya pembatasan pergerakan dan biaya travelling yang juga cukup mahal dengan adanya kewajiban test PCR atau antigen,” kata Maulana.

Selain itu, antusiasme masyarakat sangat tinggi setelah sebelumnya ada berbagai pembatasan akibat pandemi Covid-19. “Libur Lebaran dengan tradisi mudik merupakan momentum terbesar peningkatan okupansi hotel. Untuk lama terjadinya peningkatan okupansi selama libur Lebaran, ini sangat bergantung pada berapa lama pemerintah mengeluarkan kebijakan cuti bersama pada momentum tersebut,” ungkap Maulana.

PHRI berharap pemerintah tidak hanya melihat pertumbuhan pergerakan saat mudik Lebaran ini dari sisi market atau traffic-nya saja, namun harus dilihat dari permasalahan keuangannya juga. Apalagi selama pandemi, banyak pelaku usaha hotel yang kesulitan cash flow. Bahkan banyak pelaku usaha yang melakukan efisiensi besar-besaran untuk bisa bertahan, sehingga berdampak pada serapan tenaga kerja yang rendah. 

“Permasalahan pendapatan selama 2 tahun terakhir tidak akan mudah diselesaikan hanya dengan kebijakan yang dilihat dari kemudahan pergerakan orang saja, namun juga harus dilihat dari aksesibilitas yang tersedia,” kata Maulana.

Karenanya, PHRI berharap pemerintah dapat memperpanjang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJK) yang terkait dengan restrukturisasi perbankan sampai dengan tahun 2025.

Harapan lainnya dari pemerintah adalah memberikan kemudahan penambahan modal kerja dengan kemudahan penjaminan dan program stimulus bagi para traveller agar memicu kembali pergerakan wisatawan nusantara.

“Khusus untuk wisatawan mancanegara (wisman), kami berharap pemerintah dapat membuka kembali bandara internasional di setiap daerah di Indonesia yang sebelum adanya Covid-19 sudah memiliki international direct flight dan atau sudah memiliki captive wisman,” tutup Maulana.


TERKINI