Skip to Content

Berkat Teknologi Digital, Inklusi Keuangan Indonesia 'Ngebut'

Berkat Teknologi Digital, Inklusi Keuangan Indonesia 'Ngebut'
Wimboh Santoso

MONETER – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan inklusi keuangan di Tanah Air bergerak semakin cepat dalam setahun terakhir karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang pengaplikasiannya melalui telepon seluler.


“Produk digital sekarang ini sangat marak karena ditawarkan kepada masyarakat secara langsung melalui gadget,” Wimboh, Senin (27/6/2022).


Ia mengatakan adanya digitalisasi ini membuat akses masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan produk keuangan menjadi lebih cepat. “Itulah target kita itu di tahun 2024 sudah capai 90 persen,” kata dia.


Tingkat inklusi keuangan pun ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 90 persen pada 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Aturan tersebut diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.


Sejauh ini target inklusi keuangan yang dipatok dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2016 yakni sebesar 75 persen telah terlewati.


Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2020 itu, OJK bersama dengan pemerintah dan lembaga terkait mempersiapkan serta mengimplemantasikan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendongkrak tingkat inklusi keuangan.


“Literasi terus ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak apakah produk jasa keuangan ini legal atau tidak,” kata dia.


Sementara Kepala OJK Regional VII Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan, berdasarkan survei terbaru indeks literasi di Sumsel mencapai 40 persen atau di atas angka rata-rata nasional 38 persen, sedangkan untuk inklusi keuangan mencapai 85 persen atau di atas angka rata-rata nasional 75 persen.


“Walau sudah di atas angka rata-rata nasional tapi ada gap yang cukup jauh antara tingkat literasi dan inklusi,” kata dia.


Kesenjangan yang cukup jauh, dimana indeks literasi jauh lebih rendah dibandingkan inklusi keuangan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Sumsel sudah aktif tapi belum memahami karakteristik produk jasa keuangan.


“Inilah salah satu penyebab mudahnya masyarakat terjebak dalam investasi bodong hingga pinjaman online ilegal,” kata dia.


Untuk mengurangi gap antara literasi dan inklusi keuangan ini dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).


Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengharapkan OJK dan lembaga terkait terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Sumsel walau saat ini sudah mencapai 85 persen. “Tetap harus ditingkatkan, jika perlu sampai 100 persen sebelum 2024,” kata Herman Deru.


Tags :