BRI Bagikan Dividen 85 Persen dari Laba Bersih 2022

MONETER – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyetujui pembagian dividen 85 persen dari laba bersih konsolidasian tahun 2022 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan nilai sebesar Rp43,94 triliun.

Dividen tunai yang dibagikan tersebut sudah termasuk jumlah dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada 27 Januari 2023 sejumlah Rp8,60 triliun.

Sehingga sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham BBRI sekurang-kurangnya sebesar Rp34,89 triliun

Sepanjang Januari hingga Desember 2022, BRI Group mencatatkan laba bersih senilai Rp51,4 triliun atau tumbuh 67,15% secara year on year (yoy) dengan total aset tumbuh 11,18% yoy menjadi Rp1.865,64 triliun.

Baca juga: BRI Klaim Telah Salurkan Kredit dan Pembiayaan Senilai Rp1.139,08 Triliun

Kata Direktur Utama BRI Sunarso, sepanjang 2022 BRI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang kuat dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sehingga memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 85% dari laba bersih konsolidasian tahun 2022, sedangkan sisanya sebesar 15% atau senilai Rp7,67 triliun digunakan sebagai laba ditahan.

Untuk dividen yang menjadi bagian Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau Rp23,15 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.

"Ini merupakan bukti nyata kontribusi untuk negeri, bahwasannya BRI merupakan banknya rakyat, berbisnis dengan rakyat dan diproses dengan caranya rakyat. Keuntungannya dikembalikan kepada rakyat Indonesia melalui setoran dividen dan pajak kepada negara," ujarnya, Senin (13/3/2023).

Penetapan dividend payout ratio sebesar 85% tersebut mempertimbangkan bahwa saat ini BRI memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang optimal dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

"Dengan rasio pembayaran dividen sebesar 85%, CAR (Capital Adequacy Ratio) perseroan tetap terjaga di kisaran 20% untuk jangka panjang," katanya.

Selain itu, dalam rapat juga menetapkan pengurus baru perseroan, dengan mengangkat dan menetapkan Awan Nurmawan Nuh sebagai komisaris, dan memberhentikan secara hormat Hadiyanto sebagai komisaris.

Anggota komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.