Moneter.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa di
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah akan membelanjakan
barang jasa dan modal mencapai lebih dari Rp750 triliun. Dengan demikian maka
dibutuhkan pengawasan yang lebih lagi dari tahun sebelumnya.
“Di sinilah pentingnya bagaimana peranan pengadaan
barang dan jasa di lingkungan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan secara
baik, karena dia akan sangat berarti di dalam menggerakkan perekonomian
nasional untuk menciptakan suatu kepercayaan terhadap suatu iklim kompetisi
yang sehat dan juga dari sisi efisiensi,” kata Menkeu pada acara Workshop
pengadaan barang dan jasa nasional di Gedung Djuanda Kementerian keuangan, Senin
(26/2).
Menurutnya, pemerintah dari belanja operasional tahun
2016 ke 2017 terjadi perbaikan dari sisi penyerapan yaitu dari 85,3% menjadi
96,9%. “Artinya anggaran dialokasikan bisa terserap dan dieksekusi, untuk
belanja modal kenaikannya juga cukup impresif dalam 3 tahun terakhir. Kalau
tahun 2016 dari belanja yang kita anggarkan untuk belanja modal hanya bisa
berbelanja kan 78% maka tahun 2017 meningkat,” ucapnya.
Tahun lalu, lanjut Menkeu, kita berhasil membelanjakan
belanja modal sebesar 92% dari yang dialokasikan jadi sisi penyerapan anggaran
ada perbaikan,” jelasnya.
Ia menilai saat ini yang menjadi tujuan adalah memperbaiki serta yakni
menjaga agar pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara transparan. “Sekarang fokus kita pada hari ini melakukan workshop adalah pada
kualitas dari pengadaan barang dan jasa itu apakah itu dari sisi kecepatan,
akuntabilitas, efisiensi dan tentu saja pada akhirnya efektivitas dari belanja
pemerintah,” tutup Sri Mulyani.
(HAP)
