Moneter.co.id – Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) menilai terdapat
peningkatan signifikan terkait akses masyarakat terhadap layanan keuangan, baik
melalui Laku Pandai maupun layanan keuangan digital (LKD). Meski begitu, sulit untuk
mewujudkan inklusi keuangan 75% seperti yang ditargetkan pemerintah untuk
2019.
Berdasarkan hasil
penelitian LPEM UI periode Oktober 2017-Januari 2018, tingkat inklusi keuangan
dari Laku Pandai tercatat 43% dan LKD sekitar 28%.
Sebelumnya,
pemerintah menargetkan inklusi keuangan nasional sebesar 75% pada 2019 melalui
program Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Hal itu dituangkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Inklusi
Keuangan.
Peneliti senior LPEM UI
Chaikal Nuryakin mengatakan, hanya saja masyarakat cenderung menilai layanan
Laku Pandai dan LKD kurang sederhana jika dibandingkan dengan layanan keuangan
nonbank (non formal). Padahal kepemilikan rekening ini penting.
“Dengan inklusi rekening
lebih rendah ketimbang inklusi akses, kami agak pesimistis dengan target 75%
pada 2019,” kata Chaikal di Jakarta, Selasa (10/4).
Kecenderungan mengakses
Laku Pandai mayoritas terjadi di wilayah perdesaan atau pelosok yang memiliki
infrastruktur perbankan kurang memadai. Selain itu, biaya akses yang lebih
rendah ketimbang layanan keuangan bank dan nonbank menjadi alasan masyarakat
memilih layanan Laku Pandai.
Kualitas layanan Laku
Pandai pun dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan layanan keuangan nonbank
dan nonformal. Kendati demikian, LKD lebih unggul dari aspek pelayanan dan
keberhasilan transaksi.
Berdasarkan penelitian,
akses terhadap Laku Pandai mendorong pertumbuhan kepemilikan rekening sekitar
25% dan LKD 5%. Bisa dikatakan dampaknya belum terlalu signifikan terhadap
inklusi keuangan secara keseluruhan.
Ia menjelaskan, agen Laku
Pandai sebaiknya diberikan bekal sarana dan sistem pembukaan rekening yang
sederhana. Istilahnya prosedur pembukaan rekening dipermudah. Sosialisasi harus
digencarkan, masyarakat perlu diimbau untuk membuka rekening.
“Sehingga pertumbuhan akses
layanan inklusi keuangan itu sejalan dengan pertumbuhan rekening baru,” jelas
Chaikal.
Penelitian menyasar 1.038
responden dari 10 provinsi dan 22 kabupaten/kota. Mereka terdiri atas 233
pengguna LKD, 448 pengguna Laku Pandai dan 357 bukan pengguna kedua layanan
inklusi keuangan tersebut. Adapun riset mencakup Sumatra Utara, Riau, Bangka
Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan
Timur, dan Sulawesi Utara.
(HAP)
