Moneter.id – Pemerintah Indonesia mengharapkan keterlibatan Bank
Pembangunan Islam (Islamic
Development Bank/IDB)
dalam program pembangunan di Indonesia.
“Keterlibatan
IDB terutama diharapkan di sektor kesehatan dan pendidikan. Saat ini waktu yang tepat baginya
untuk terlibat dalam Kemitraan Pemerintah Swasta di Indonesia,” kata
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro di Jakarta,
Selasa (4/12).
Bambang
mengatakan program pembangunan kesehatan dan pendidikan diharapkan mendapat
dukungan keuangan dari IDB. “Dua sektor itu tidak
hanya termasuk dalam Tujuan Pembangunan Keberlanjutan atau Sustainable Development
Goals (SDGs), tapi juga merupakan prioritas dari agenda
nasional pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Bambang menekankan bahwa SDGs lebih merupakan
peluang untuk berinvestasi dari sekadar tujuan pembangunan. “Indonesia masih menghadapi persoalan dalam
hal ketersediaan fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan. Dalam hal kesehatan,
kata dia, pemerintah saat ini tengah berupaya menekan angka kematian ibu yang
masih sebesar 305 per 100 ribu kelahiran hidup,” kata Bambang.
Selain
itu, pemerintah juga berusaha menurunkan jumlah kasus “stunting” atau
gangguan pertumbuhan pada anak karena mengalami kekurangan gizi sejak berada
dalam janin, serta mengatasi penyebaran penyakit menular. “Anggaran
nasional untuk kesehatan sebesar lima persen, namun ini tidak akan pernah
cukup,” kata Bambang.
Ia
mengatakan skema Kemitraan Pemerintah Swasta atau Public-Private
Partnership (PPP) diharapkan dapat mengambil bagian dalam
pembangunan sektor kesehatan di Indonesia.
“IDB
dapat berperan dalam Kemitraan Pemerintah Swasta untuk pembangunan
infrastruktur sosial yang juga melibatkan kementerian, pemerintah daerah dan BUMN
tertentu. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam menjamin kelayakan proyek
pembangunan, khususnya dalam manajamen risiko dan menghadapi
ketidakpastian,” katanya.
Bambang
menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan kesehatan ibu,
bayi dan anak, serta mendorong gaya hidup sehat agar tidak banyak masyarakat
yang harus pergi ke rumah sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurut
dia, pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia menghadapi
tantangan yang cukup kompleks dikarenakan kondisi geografi yang menantang.
“Contohnya
di Papua. Kita harus menerapkan pelayanan kesehatan yang lebih inovatif,
seperti membangunan klinik-klinik kecil di seluruh wilayah Papua mengingat
jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya cukup jauh, serta masih
kurangnya jumlah tenaga medis,” kata Bambang.
Dia
mengatakan salah satu solusi dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan di
Indonesia yang memiliki kondisi geografi cukup sulit adalah dengan
memoderenisasi pelayanan kesehatan menggunakan teknologi, salah satunya adalah
dengan telemedicine atau
pelayanan kesehatan jarak jauh.
“Solusi
lainnya adalah dengan membangunan rumah sakit-rumah sakit kecil di seluruh
wilayah seperti yang dilakukan oleh Turki,” ujar Bambang.
Dia
menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut memiliki kekhusuan berbeda, seperti
rumah sakit untuk kanker, penyakit jantung dan lainnya, namun dibangun dalam
satu wilayah dan dioperasikan oleh sektor swasta.
“Sektor
swasta yang membangun dan mengoperasikan rumah sakit tersebut, sementara
pemerintah akan membayar sesuai dengan pelayanan yang disediakan oleh
mereka,” jelas Bambang.
