Moneter.id – Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah China sepakat meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor
dengan pertukaran data keterangan asal secara elektronik. Hal ini ditandai
dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) Electronic Origin Data
Exchange to Facilitate Free Trade Agreement Implementation antara
pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan asal (SKA/Certificate of
Origin/CoO) dari kedua negara.
Penandatanganan
dilakukan di sela acara pertemuan sesi dewan Organisasi Pabean Dunia (WCO)
ke-133/134 di Brussel, Belgia, pada Kamis (27/6) lalu.
“Di era
digitalisasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dituntut melakukan terobosan baru dalam mengakomodasi
kebutuhan para pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar internasional dan
menciptakan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan,” ungkap
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.
Salah satunya, kata Oke, dengan mengembangkan e-SKA dan memperkuat kerja
sama dengan negara mitra untuk integrasi data asal barang secara elektronik.
Menurut Oke,
tren peningkatan daya saing dari pasar global dan domestik mengharuskan
Indonesia mengadopsi praktik dan standar perdagangan yang lebih inovatif dalam
mendorong pelaksanaan fasilitasi perdagangan.
Pertemuan dan
kesepakatan yang dilakukan ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo
dalam pelaksanaan program digital melayani (Dilan) untuk meningkatkan
perdagangan dan investasi Indonesia dan China.
Oke
menyampaikan, nota kesepahaman tentang pertukaran data SKA tersebut ditujukan
untuk memfasilitasi kelancaran implementasi perjanjian perdagangan bebas (FTA)
dan meningkatkan pemanfaatan penggunaan SKA antara kedua negara.
Selain itu,
kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong kelancaran perdagangan bilateral
dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan perdagangan kedua
pihak.
Hal ini juga
menjadi sarana kerja sama untuk mengembangkan kemitraan yang erat dan konsisten
antara pihak di daerah asal dan pabean serta untuk memodernisasi teknik
perizinan dalam implementasi perjanjian perdagangan bebas.
“Diharapkan MoU
ini dapat memperkuat komitmen kedua negara untuk mencegah dan melarang praktik
penggunaan ilegal atau penipuan asal barang yang menghambat kelancaran
implemantasi FTA,” ujar Oke.
Sementara itu,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi
mengungkapkan, penandatanganan
MoU akan memungkinkan tercapainya tujuan bersama fasilitasi perdagangan dalam
kerangka perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China dan memastikan pembinaan
perdagangan yang sah, pertumbuhan ekonomi, dan untuk perlindungan masyarakat.
“Selain itu, untuk mempercepat arus informasi
antarpemerintah dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam
perdagangan internasional,” tutur Heru.
Direktur
Fasilitasi Ekspor dan Impor Olvy Andrianita menambahkan SKA adalah dokumen
perdagangan internasional yang menyatakan bahwa barang-barang dalam pengiriman
ekspor sepenuhnya diperoleh, diproduksi, atau diproses di negara tertentu.
Selain itu, SKA juga berfungsi sebagai deklarasi oleh eksportir.
”Dengan adanya
MoU ini, kedua pihak sepakat untuk saling bertukar data SKA dan dapat
menyetujui/menolak data secara langsung, dengan menggunakan standar berbasis
XML,” terang Olvy.
Sekedar
informasi, sejak 2012,
Indonesia telah menciptakan sistem SKA secara elektronik, yaitu e-SKA. Sistem
ini menggunakan sistem terpusat berbasis jaringan untuk menghubungkan semua
otoritas penerbit regional yang ditunjuk Kemendag.
Sistem e-SKA
juga mengirim data SKA untuk dipertukarkan secara internasional, yang saat ini
digunakan untuk INSW dan ASEAN Single Window.
