Moneter.id – Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir 39 domain
situs perusahaan berjangka komoditi ilegal. Hingga September 2019, Bappebti
telah melakukan pemblokiran terhadap 142 domain situs perusahaan berjangka
komoditi ilegal.
“Bappebti
telah melakukan pemblokiran terhadap 161 domain situs perusahaan berjangka
komoditi ilegal epanjang tahun 2018,” kata Kepala Bappebti Tjahya Widayanti di
Jakarta, Senin (16/9).
Tjahya menjelaskan,
Bappebti sebagai salah satu dari 13 Kementerian/Lembaga anggota Satgas Waspada
Investasi (SWI), turut berperan aktif memberantas kegiatan di bidang
perdagangan berjangka ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Pemblokiran
ini merupakan langkah pencegahan dalam melindungi masyarakat terhadap
pelanggaran perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Bappebti
memiliki wewenang untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan usaha
yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti,” paparnya.
Pemblokiran
terhadap domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal rutin dilakukan
Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyedia
jasa situs internet, dan tempat pendaftaran domain yang ada di Indonesia.
Bappebti juga secara terus-menerus memantau secara langsung aktivitas domain
ilegal tersebut.
Selain
itu, Kata Tjahya, Bappebti sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada SWI
yang turut mengumumkan daftar domain situs perusahaan berjangka komoditi
ilegal. “Informasi daftar domain situs perusahaan berjangka komoditi
ilegal yang diumumkan SWI diharapkan dapat membuat masyarakat untuk semakin
berhati-hati terhadap penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang
perdagangan berjangka illegal,” tegasnya.
Kepala
Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist juga mengimbau
kembali agar masyarakat dapat memastikan terlebih dahulu legalitas dari
pemerintah terhadap perusahaan yang menawarkan investasi.
“Kami mengimbau
masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati, karena ada banyak cara yang
dilakukan perusahaan perdagangan berjangka ilegal untuk menarik minat para
calon nasabah,” jelas Syist.
