Moneter.id – Staf
Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Lasminingsih menyatakan, Pemerintah
yang diwakili beberapa kementerian/lembaga dan dipimpin Kementerian
Perdagangan, bersama Komisi X DPR, telah menyelesaikan pembahasan Rancangan
Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dan dalam waktu dekat akan disahkan
menjadi Undang Undang.
“Undang-undang
ini penting, karena akan memberikan dasar kepastian hukum kepada para pelaku
usaha di bidang ekonomi kreatif dan menciptakan ekosistem yang kondusif,”
terang Lasminingsih yang juga bertindak sebagai pimpinan Tim Pemerintah dalam
rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif di Jakarta,
Rabu (18/9).
Kata Lasminingsih,
undang-undang ini nantinya dapat menjadi dasar pembentukan kementerian/lembaga
di bidang ekonomi kreatif. Undang-undang ini juga mengatur pelaku ekonomi
kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, rencana induk ekonomi kreatif, dan
kelembagaan.
“Tujuan
undang-undang ini antara lain untuk mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif
sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi
masyarakat indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global;
menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global; dan
mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif,” paparnya.
Menurutnya,
Rancangan Undang-Undang (RUU) ini sudah ada sejak tahun 2016 dan merupakan
inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Komisi X DPR. Namun, terjadi
perubahan di pihak pemerintah.
Semula
dikoordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2018, melalui
Surat Presiden Nomor R-30/Pres/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, pembahasan
diserahkan ke bawah koordinasi Kementerian Perdagangan. Saat ini, pembahasan
tersebut kembali dilanjutkan dan telah masuk tahap akhir.
“Dengan
disahkannya undang-undang ini, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi
kreatif yang berdaya saing global dan semakin optimalnya potensi pelaku ekonomi
kreatif,” pungkasnya.
