Moneter.id
–
Total wakaf tunai yang telah terkumpul dan dititipkan di perbankan hingga 20
Desember 2020 telah mencapai Rp328 miliar.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati dalam Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian
Brand Ekonomi Syariah di Jakarta, Senin (25/1).
“Sementara project
based waqf mencapai Rp597 miliar,” katanya.
Jelasnya, pemerintah sangat berkomitmen dalam
mendorong sektor ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi.
Hal itu dilakukan dalam rangka mampu lebih
mempercepat, memperluas serta mengembangkan ekonomi dan keuangan untuk
mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Ia mengatakan sektor dana sosial syariah yang mencakup
zakat, sodaqoh, infaq, dan wakaf merupakan bagian yang berpotensi sangat
strategis untuk dikembangkan.
Sektor dana sosial syariah tersebut memiliki potensi
sangat besar dalam turut mendukung berupaya mengatasi masalah-masalah
pembangunan, kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan wakaf telah berkembang sangat baik di
Indonesia namun umumnya masih berupa wakaf properti yaitu tanah dan bangunan
untuk kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pesantren dan tempat
pemakaman.
Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir para stakeholder
berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, amanah,
akuntabel dan profesional sehingga bisa memperkuat islamic sosial net.
Sri Mulyani mencontohkan, tahun lalu Badan Wakaf
Indonesia (BWI) dan para nazir wakaf uang memobilisasi wakaf uang dan
menginvestasikan kepada kas wakaf link sukuk atau CWLS.
“Ini sebuah instrumen baru yang diterbitkan pemerintah
atau Kemenkeu di mana imbal hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai program
sosial yaitu saat ini telah terkumpul lebih dari Rp54 miliar,” katanya.
Selain itu, jelasnya, pihaknya juga terus meningkatkan
Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang dihubungkan dengan proyek yaitu
hingga tahun ini telah ada proyek bernilai Rp27 triliun yang didanai oleh SBSN
berbasis proyek.
“Ini peningkatan yang luar biasa dari mulai 2013 hanya
satu kementerian yang menggunakan SBSN Proyek dan saat ini sudah ada 11
kementerian di dalam penggunaan surat berharga syariah,” tutup Menkeu.
