MONETER – Mendag Zulkifli
Hasan menegaskan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan terus memperkuat ekosistem Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK) untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat agar dapat
memberikan manfaat lebih luas serta memperkuat citra industri.
“Industri PBK masih
memiliki banyak tantangan akibat tindakan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab
yang menggunakan industri PBK sebagai kedok kejahatan investasi ilegal,”
katanya dalam Pembukaan Program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi
bertema ”Perlindungan Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi” di Jakarta,
Selasa, (7/3/2023).
“Bappebti akan terus
mengikuti perkembangan dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk
memperbaiki PBK di Indonesia agar wajar, adil, dan aman bagi masyarakat.
Bappebti juga meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan program-program dari
para pemangku kepentingan di industri PBK,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan
menerangkan, transaksi perdagangan berjangka komoditi yang relatif stabil
karena tren commodity boom yang terjadi secara global dan
menguntungkan Indonesia. Sehingga komoditi unggulan Indonesia mengalami
peningkatan harga yang signifikan.
“Dua tahun terakhir masa
pandemi, transaksi PBK yang terjadi relatif stabil dan menggembirakan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa PBK memiliki potensi sebagai suatu mekanisme lindung
nilai (hedging). Manajemen risiko sudah berjalan dan dapat diberlakukan
juga pada komoditi unggulan lainnya di Indonesia,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.
Program Bulan Literasi
Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan meningkatkan literasi PBK dengan memberikan
pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan
perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Berinvestasi dalam PBK
risiko yang tinggi. Untuk itu, sesuai dengan instrumen investasi lainnya, mekanisme
PBK tersebut perlu dibarengi dengan pemahaman yang sangat baik karena nilai
modal yang diperlukan tidak sedikit. Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 ini
tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat
terhadap PBK,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Selain meningkatkan
perlindungan kepada masyarakat, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, pada 2023,
Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditi (price reference)
sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Saat ini, Indonesia
merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditi unggulan
seperti CPO, timah, dan karet yang dapat dijadikan harga acuan.
Menurut Mendag Zulkifli
Hasan, untuk mewujudkan ini maka komoditi ini harus ditransaksikan di Bursa
Berjangka sehingga akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan
transparan. Negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat
memberikan keuntungan bagi semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha,
bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.
“Dalam mewujudkan bursa
komoditi yang mampu menghasilkan harga acuan tidaklah mudah, namun kami yakin
dapat mewujudkannya di tahun 2023 ini dengan sinergitas dari berbagai pihak dan
pelaku usaha. Bappebti harus mampu mewujudkan Indonesia untuk segera membentuk
harga acuan dari produk unggulan Indonesia seperti timah dan CPO. Hal ini tentu
menjadi tujuan mulia dari niat awal dilakukannya PBK di Indonesia,” imbuh
Mendag Zulkifli Hasan.
Kepala Bappebti Didid
Noordiatmoko menambahkan, melalui Bulan Literasi Perdagangan Berjangka
Komoditi, masyarakat juga diharapkan dapat semakin berhati-hati dan selalu
memastikan perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bappebti untuk
mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.
“Pelaksanaan Bulan
Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi diharapkan memberikan informasi dan
pandangan masyarakat yang kerap kurang baik akibat upaya-upaya pihak yang
kurang bertanggungjawab menggunakan industri PBK. Semoga acara ini dapat
meminimalisasi kedok upaya kejahatan investasi ilegal,” ujar Didid.
Diketahui, pada tahun
2022, Bappebti melakukan pengawasan terhadap transaksi senilai Rp53.249,7
triliun dengan rata-rata transaksi setiap bulannya sebesar Rp4.437,5 triliun.
Total nilai transaksi
pada tahun 2022 meningkat sebesar 116,7 persen dibandingkan tahun 2021 yang
sebesar Rp24.569,3 triliun (YoY) dan volume transaksi sebesar 14,4 juta lot.
Jumlah nasabah PBK yang aktif bertransaksi pada 2022 sebanyak 82.246.
Selain itu, Bappebti
juga mencatat pengaduan masyarakat yang tidak sedikit. Sebagian besar pengaduan
tersebut disebabkan adanya investasi ilegal seperti robot trading.
Pengaduan yang tidak
sedikit tersebut disebabkan antara lain masih terdapat pelaku usaha yang tidak
taat terhadap peraturan, masih ada celah dalam peraturan yang ada, serta
terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap PBK.
