Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan, Indonesia mendukung terhadap reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perdagangan yang inklusif. Keberhasilan reformasi tersebut akan menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based).
“Indonesia menegaskan pentingnya komitmen kolektif untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan. Reformasi WTO, terutama pada sistem penyelesaian sengketa, harus menjadi prioritas untuk memulihkan kepercayaan dunia terhadap perdagangan global,” tegas Mendag Busan usai penutupan rangkaian G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) pada Jumat, (10/10) di Gqeberha, Afrika Selatan.
Mendag Busan menyampaikan, dalam G20 TIMM, para menteri perdagangan negara-negara G20 telah menyepakati beberapa pernyataan bersama yang memiliki beberapa poin penting.
Pertama, Mendag menegaskan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, transparan, dan berkelanjutan melalui agenda reformasi WTO.
Kedua, mendukung kesuksesan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO pada Maret 2026 mendatang di Kamerun. Ketiga, menekankan pentingnya diversifikasi rantai pasok global dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif. Keempat, mendukung kontribusi perdagangan dan investasi dalam industrialisasi.
“Indonesia mengajak seluruh negara anggota G20 untuk menahan diri agar tidak menjadikan perdagangan sebagai instrumen politik, serta terus mengedepankan dimensi pembangunan bagi negara berkembang dalam setiap perjanjian perdagangan internasional,” tambah Mendag Busan.
Selain itu, Mendag Busan juga menekankan perlunya dukungan politik yang kuat untuk menjaga nilai dan prinsip dasar WTO. “Para menteri harus mengambil langkah pertama untuk mencari titik temu, membangun kembali kepercayaan terhadap sistem, dan mendorong pemanfaatan mekanisme WTO. Meskipun, dalam beberapa hal, kita harus bersiap menghadapi badai,” tegas Mendag Busan.
Dalam konteks ini, Indonesia mengapresiasi proses reformasi WTO yang tengah difasilitasi di Jenewa oleh Duta Besar Peter Ølberg. Indonesia mendorong agar hasil-hasil positif dari area yang masih berfungsi dengan baik di WTO dapat disebarluaskan kepada khalayak politik yang lebih luas.
Mendag Busan juga menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan (Preamble) Persetujuan Marrakesh sebagai pedoman bagi sistem perdagangan multilateral. “Komitmen bersama ini mencerminkan pengakuan akan peran vital perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan,” katanya.
Mendag Busan menambahkan, pembahasan mengenai reformasi WTO sangat penting dan mendesak di tengah meningkatnya langkah-langkah unilateral yang mengancam prinsip dasar sistem perdagangan multilateral.
Proliferasi langkah-langkah unilateral telah menimbulkan skeptisisme dan mengikis kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral. Akibatnya, sebagian anggota mulai melihat WTO bukan lagi solusi permasalahan perdagangan.
“Dengan segala kekurangannya, saya yakin WTO adalah aset global yang berharga dan esensial. Kita perlu menavigasinya di antara karang dan batu karang untuk menciptakan pelabuhan yang aman,” pungkas Mendag Busan.
