Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi. Program ambisius tersebut juga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi bersih di kawasan ASEAN.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat (8/5). Dalam kesempatan itu, Presiden menargetkan pembangunan PLTS 100 GW dapat diselesaikan sebelum 2029.
Program PLTS 100 GW pertama kali diumumkan Presiden Prabowo pada Juni 2025. Saat itu, pemerintah menyatakan target Indonesia untuk mencapai bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035. Program tersebut mencakup pembangunan PLTS tersebar sebesar 80 GW dan PLTS terpusat sebesar 20 GW sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Pada Maret lalu, program ini kembali ditegaskan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi krisis energi dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah kementerian dan lembaga pun mulai menyusun langkah implementasi guna mempercepat realisasi program tersebut.
Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa menilai keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.
Menurut Fabby, pada tahap awal pemerintah perlu memprioritaskan program quick wins yang mampu langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, serta membangun optimisme terhadap keberhasilan program tersebut.
IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas utama dalam implementasi awal PLTS 100 GW, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Program dedieselisasi dinilai menjadi salah satu langkah paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.
Namun demikian, pelaksanaan proyek dedieselisasi masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari minimnya peminat lelang hingga belum terbitnya regulasi harga batas atas proyek berbasis PLTS dan BESS.
IESR menilai pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme pengadaan proyek agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan kondisi lapangan. Salah satu opsi yang dinilai efektif adalah melakukan bundling proyek secara selektif untuk meningkatkan keekonomian proyek dan mempermudah pembiayaan.
Selain dedieselisasi, pengembangan listrik desa berbasis PLTS juga dinilai penting. Dalam skema ini, KDKMP maupun BUMDes dapat berperan sebagai pengelola layanan listrik, pemilik aset PLTS dan BESS, maupun penyedia layanan energi berbasis Energy as a Service (EaaS).
IESR menekankan bahwa setiap desa memiliki kapasitas kelembagaan dan kebutuhan yang berbeda sehingga model bisnis pengelolaan PLTS tidak bisa disamaratakan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan analisis kelayakan secara rinci terhadap kapasitas institusi desa, kesiapan modal, kebutuhan listrik, hingga potensi pasar komoditas lokal sebelum implementasi dilakukan.
Program PLTS 100 GW diharapkan tidak hanya menjadi proyek peningkatan kapasitas energi terbarukan semata, tetapi juga menjadi langkah nyata transformasi sistem energi nasional menuju energi bersih dan berkelanjutan.
