Moneter.co.id – Kasus mega korupsi kembali dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, KPK menemukan dugaan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP, yang bernilai total Rp5,9 triliun.
Kemudian, bagaimana respons Presiden Joko Widodo menyikapi skandal tersebut? “E-KTP ini memang masalah besar,” ujar Jokowi, Sabtu (11/3).
Presiden Jokowi memandang, proyek yang dilakukan di tahun anggaran 2011-2012 itu seharusnya memiliki manfaat lebih bagi seluruh elemen masyarakat. Apalagi dengan e-KTP, urusan pelayanan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan jauh lebih mudah. “Sekarang berubah semua gara-gara anggarannya dikorup,” katanya.
Kepala Negara pun enggan mengkomentari adanya nama-nama para menteri di Kabinet Kerja, yang tersangkut kasus tersebut. Kepala negara dengan tegas menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. “Saya ingin ini diproses hukum yang benar. Saya yakin KPK bertindak profesional atas kasus ini,” tegas Jokowi.
(TOP)
