Bank Indonesia (BI) memperluas ruang transaksi di pasar obligasi korporasi dengan menjadikan surat utang dan sukuk korporasi berkualitas tinggi sebagai underlying dalam operasi moneter. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat likuiditas pasar sekaligus memperbaiki transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan penguatan operasi moneter melalui pendekatan pro-market menjadi bagian penting dalam membangun pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) yang lebih dalam, likuid, dan efisien.
“Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada transmisi melalui pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien,” ujar Destry dalam peresmian Perluasan Surat Berharga sebagai Underlying Operasi Moneter di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Destry, sinyal kebijakan moneter perlu mengalir melalui PUVA agar dapat memengaruhi aktivitas transaksi dan pembiayaan dunia usaha maupun rumah tangga. Karena itu, operasi moneter BI tidak hanya berfokus pada pengelolaan likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga diarahkan untuk mendorong aktivitas perdagangan di pasar keuangan.
Langkah tersebut mulai menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan surat berharga korporasi. Sejak peluncuran kebijakan pada 10 November 2025 hingga 30 September 2026, transaksi repo operasi moneter dengan underlying obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF telah mencapai Rp1,25 triliun.
BI kemudian memperluas cakupan instrumen dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Lelang repo perdana menggunakan surat berharga PT SMI telah dilakukan pada 28 September 2026 dengan nilai Rp60 miliar.
Dampak perluasan underlying juga terlihat dari peningkatan transaksi surat berharga PT SMF di pasar sekunder. Rata-rata volume transaksi yang pada Oktober 2025 tercatat Rp31,9 miliar per hari meningkat menjadi Rp179,9 miliar per hari pada akhir Agustus 2026.
Tidak hanya transaksi, kepemilikan perbankan atas obligasi PT SMF juga meningkat 18% dalam periode tersebut. Nilainya naik dari Rp8,69 triliun menjadi Rp10,22 triliun.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa surat berharga korporasi mulai memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan likuiditas dan aktivitas pasar keuangan. Bagi perbankan, bertambahnya instrumen yang dapat digunakan dalam operasi moneter memberikan alternatif dalam mengelola portofolio aset dan kebutuhan likuiditas.
Bagi pasar obligasi korporasi, kebijakan ini berpotensi memperluas basis transaksi dan meningkatkan frekuensi perdagangan di pasar sekunder. Dengan pasar yang semakin aktif, proses pembentukan harga surat berharga diharapkan menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan daya tarik instrumen korporasi bagi investor.
Di sisi lain, penguatan pasar keuangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas perekonomian sekaligus membangun kepercayaan investor.
“Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan membangun kredibilitas kebijakan bagi seluruh investor, dimanapun mereka berada,” tegas Suahasil.
Perluasan underlying operasi moneter ini dilakukan melalui sinergi BI dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pelaku industri pasar keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara pasar uang, pasar obligasi, dan kebutuhan pembiayaan sektor riil.
BI selanjutnya akan terus mendorong pengembangan operasi moneter pro-market agar fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan semakin besar. Pada saat yang sama, peningkatan transaksi surat berharga korporasi di pasar sekunder diharapkan memperdalam pasar keuangan dan membuka kanal pembiayaan yang lebih luas untuk sektor produktif, termasuk perumahan dan infrastruktur.
