PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mulai menguji sistem digital untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Melalui platform National Data Intelligence (NADI), DSI menguji mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan data ekspor sebelum sistem tersebut diluncurkan secara bertahap kepada eksportir.
Pilot platform NADI melibatkan enam asosiasi industri, yakni Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Indonesian Mining Association (IMA).
Langkah tersebut menunjukkan upaya DSI membangun fondasi tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi, terutama di tengah kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan transparansi data komoditas strategis tanpa mengganggu kelancaran perdagangan.
Sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan dalam tahap pilot, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga National Single Window (LNSW), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Bank Indonesia.
Direktur Keuangan dan Treasury DSI Sinthya Roesly mengatakan keterlibatan pemerintah dan pelaku industri sejak tahap awal diperlukan agar sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan tata kelola, tetapi juga dapat diterapkan secara operasional oleh dunia usaha.
“Sebagai satu kesatuan yang kuat dalam meraih cita-cita bersama, ekosistem yang ingin kita ciptakan harus dibangun bersama-sama baik dengan pemerintah dan juga para pelaku industri,” kata Sinthya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).
Menurut dia, DSI menempatkan transparansi dan visibilitas sebagai prioritas, dengan tetap menjaga agar aktivitas ekspor tidak tersendat. Tahap pilot sekaligus menjadi sarana untuk menguji proses, menyerap masukan industri, dan melakukan penyempurnaan sebelum implementasi dilakukan lebih luas.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem ekspor yang lebih transparan, terkoordinasi dan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pelaku usaha serta pasar global terhadap komoditas strategis Indonesia,” ujarnya.
Penguatan tata kelola tersebut juga berkaitan erat dengan perkembangan mandat DSI dan perubahan regulasi mengenai komoditas strategis. Pemerintah bersama DSI masih melakukan pembahasan agar penerapan platform dapat menyesuaikan ketentuan terbaru sekaligus tidak menambah hambatan bagi eksportir.
Dari sisi industri, keterlibatan asosiasi sejak tahap pilot menjadi penting karena efektivitas sistem akan sangat bergantung pada kesesuaian mekanisme digital dengan proses bisnis eksportir. APBI-ICMA menilai transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat berpotensi mendukung kinerja ekspor nasional.
“Kami menyambut baik inisiatif ini karena tujuannya sejalan dengan upaya mendorong ekspor Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik menjadi hal penting yang kami harapkan dapat diwujudkan melalui inisiatif ini, sehingga dapat turut mendukung penguatan ekspor nasional,” kata Ketua Umum APBI-ICMA Priyadi.
Sementara itu, perwakilan GIMNI Paulus Edwin Gunawan Sutanto menilai keberadaan analisis dan metodologi yang lebih terstruktur dapat menjadi acuan bersama bagi pemerintah maupun pelaku industri.
“Inisiatif ini sangat baik karena analisis seperti ini diperlukan untuk dapat menjadi acuan bersama. Dengan adanya metodologi dan acuan harga yang lebih terstruktur, kami berharap dapat bersama-sama melakukan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Bagi Indonesia, penguatan tata kelola ekspor menjadi semakin strategis karena komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel memiliki peran besar terhadap perdagangan luar negeri dan penerimaan negara. Karena itu, kualitas data dan mekanisme penetapan acuan menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas perdagangan komoditas Indonesia di pasar global.
DSI juga memperkuat kemampuan internal untuk menopang agenda tersebut. Daniel Lim, yang memiliki pengalaman selama 29 tahun di industri komoditas kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, bergabung sebagai Advisor sektor agribisnis.
Kehadiran Daniel ditujukan untuk memperkuat pemahaman DSI terhadap dinamika pasar global, perdagangan dan rantai nilai sawit. Dengan demikian, pendekatan yang dibangun DSI tidak hanya mengandalkan teknologi dan data, tetapi juga pengalaman praktis di industri komoditas.
Tahap pilot NADI selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan mekanisme sebelum implementasi dilakukan secara bertahap kepada eksportir. DSI menargetkan pengembangan ekosistem ekspor yang menggabungkan data, teknologi, koordinasi pemerintah dan pengalaman industri untuk meningkatkan transparansi sekaligus daya saing komoditas strategis Indonesia di pasar global.
