Bank Indonesia (BI) mengambil langkah ganda untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang belum mereda. Di satu sisi, bank sentral mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% dan memperkuat insentif lindung nilai untuk menarik modal asing. Di sisi lain, BI memangkas Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan guna memperbesar ruang likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5,00%.
Keputusan ini diambil ketika nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan eksternal. Pada 20 Oktober 2026, rupiah tercatat Rp17.985 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,61% dibandingkan posisi akhir September 2026.
Tekanan terhadap rupiah dipicu eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ekspektasi kebijakan moneter AS yang lebih ketat, serta sentimen investor asing di pasar saham. Di tengah kondisi tersebut, BI memilih mempertahankan suku bunga acuan sambil mengoptimalkan instrumen lain untuk menjaga stabilitas mata uang dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian,” demikian pernyataan BI dalam hasil RDG Oktober 2026.
Salah satu instrumen yang diperkuat adalah insentif Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk transaksi lindung nilai kepada BI. Pengurangan premi DNDF untuk transaksi yang mendasari pendanaan luar negeri, termasuk investasi portofolio, pinjaman luar negeri perbankan, dan investasi langsung asing, ditingkatkan menjadi 40% untuk tenor enam bulan dan 45% untuk tenor 12 bulan.
BI juga melanjutkan insentif swap beli lindung nilai konvensional serta insentif transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra. Strategi ini diarahkan untuk menjaga daya tarik aset rupiah sekaligus memperluas alternatif transaksi lintas negara tanpa terlalu bergantung pada dolar AS.
Upaya tersebut telah menarik aliran masuk modal asing sebesar US$9,9 miliar sejak kebijakan insentif diberlakukan pada Juni 2026 hingga 20 Oktober 2026. Namun, ketidakpastian pasar global masih membayangi pergerakan modal asing, terutama di pasar saham.
Pada triwulan III 2026, investasi portofolio asing mencatat arus keluar bersih sebesar US$80 juta. Memasuki triwulan IV hingga 19 Oktober 2026, aliran modal berbalik mencatat arus masuk bersih US$660 juta, ditopang investasi pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Di tengah kebutuhan menjaga daya tarik aset domestik, BI juga memastikan likuiditas rupiah tetap memadai untuk menopang aktivitas ekonomi.
GWM dipangkas bertahap
BI menurunkan GWM rata-rata bank umum konvensional dari 9% menjadi 7%. Penurunan dilakukan dua tahap, yakni menjadi 8% mulai 1 November 2026 dan 7% mulai 1 Desember 2026.
Untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, GWM diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5% dengan jadwal yang sama. Rasio tersebut menjadi 6,5% pada November dan turun kembali menjadi 5,5% pada Desember 2026.
Penyesuaian GWM tersebut dibarengi dengan pengaturan kembali Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 5% mulai 1 Desember 2026. BI mengarahkan insentif tersebut untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pendalaman pasar uang.
Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan mencapai Rp458,5 triliun. Sebanyak Rp336,4 triliun dialokasikan melalui jalur pembiayaan, sedangkan Rp122,1 triliun melalui pendalaman pasar uang.
Langkah pelonggaran ini menjadi penting karena pertumbuhan kredit perbankan masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat. Pada September 2026, kredit tumbuh 13,26% secara tahunan atau year-on-year (yoy), sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 8,22% yoy.
Kredit investasi menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 23,20% yoy. Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh 11,89% dan kredit konsumsi meningkat 4,86%.
BI melihat ruang ekspansi kredit masih besar. Fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan tercatat Rp2.562,57 triliun, setara 21,70% dari plafon kredit yang tersedia. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 berada dalam kisaran 8%–12%.
Meski demikian, penurunan GWM tidak serta-merta menjamin seluruh tambahan likuiditas akan tersalurkan menjadi kredit baru. Perbankan tetap mempertimbangkan permintaan pembiayaan, profil risiko debitur, serta prospek usaha sebelum menyalurkan pinjaman. Karena itu, efektivitas pelonggaran akan bergantung pada kemampuan perbankan mengubah ruang likuiditas menjadi pembiayaan produktif.
Dari sisi stabilitas, kondisi perbankan masih relatif kuat. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) pada Agustus 2026 tercatat 24,10%, sedangkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada 2,11% secara bruto dan 0,84% secara neto.
Rasio alat likuid terhadap DPK juga meningkat menjadi 24,08% pada September 2026 dari 23,04% pada bulan sebelumnya. Namun, pertumbuhan DPK yang lebih rendah daripada kredit tetap perlu dicermati agar ekspansi pembiayaan tidak menghadapi kendala pendanaan.
Ekonomi domestik menjadi penyangga
Di tengah tekanan global, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9%–5,7%. Konsumsi rumah tangga masih terjaga berkat stimulus fiskal pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen. Investasi juga tumbuh positif, ditopang belanja pemerintah dan mulai menguatnya peran investasi swasta.
Kinerja ekspor nonmigas turut meningkat, meskipun peluang dari kenaikan harga komoditas ekspor masih perlu dimanfaatkan secara optimal. BI menilai penguatan berbagai sumber pertumbuhan diperlukan agar ekonomi domestik tetap berdaya tahan ketika kondisi eksternal memburuk.
Dari sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2026 mencatat surplus US$3,55 miliar, meningkat dari US$120 juta pada bulan sebelumnya. Cadangan devisa pada akhir September 2026 mencapai US$146,3 miliar, setara pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen pada September 2026 tercatat 3,28% yoy, naik dari 3,19% pada Agustus. Inflasi inti turun menjadi 2,84%, tetapi inflasi pangan bergejolak meningkat menjadi 5,03% akibat penurunan produksi di sejumlah daerah sentra yang terdampak gangguan cuaca.
BI menegaskan akan menjaga inflasi dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027 melalui bauran kebijakan moneter serta koordinasi dengan pemerintah.
Pada saat yang sama, transaksi ekonomi digital terus berkembang. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi pada triwulan III 2026, tumbuh 39,24% yoy. Transaksi QRIS tumbuh 75,80% yoy dengan jumlah pengguna mencapai 70,6 juta dan merchant sebanyak 49,4 juta.
Dengan mempertahankan suku bunga acuan, memperkuat insentif masuknya modal asing, dan menurunkan GWM, BI berupaya menjaga dua kepentingan sekaligus: stabilitas eksternal dan momentum pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan strategi tersebut akan ditentukan oleh kemampuan menahan tekanan rupiah tanpa menghambat penyaluran kredit yang dibutuhkan dunia usaha.
