Pemerintah terus memperkuat daya saing sektor ritel dan produk lokal sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan rantai pasok perdagangan, transformasi digital, perluasan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan penyerapan produk dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan produsen dengan konsumen, memperluas akses pasar produk lokal, sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan keynote speech secara daring dalam National Summit Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional 2026, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, penguatan rantai pasok perdagangan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4–5,6 persen pada 2026 dan 6 persen pada 2027.
“Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6% di 2026 dan 6% di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, prospek sektor ritel nasional masih didukung oleh kondisi keyakinan konsumen dan aktivitas perdagangan yang relatif terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2026 tercatat berada di level optimistis sebesar 119,9.
Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 221,3. Dari sisi produksi, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 mencapai 54,0 atau menjadi level tertinggi sejak Maret 2024.
Selain transformasi digital di sektor ritel, pemerintah juga mendorong pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pada semester I-2026, transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Sistem pembayaran tersebut kini telah digunakan lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant, dengan mayoritas merchant merupakan pelaku UMKM.
Menurut Airlangga, perkembangan ini menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan pembayaran digital dalam mendukung aktivitas perdagangan sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar.
Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap tumbuh. Pada triwulan IV-2026, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Pemerintah juga menyiapkan insentif dan diskon tarif transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), dengan anggaran Rp883 miliar yang menyasar 6,6 juta penumpang.
Untuk 2027, pemerintah juga berencana memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp10 juta per bulan.
Dukungan terhadap sektor usaha juga dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan produktif, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran agar mampu bersaing dan masuk ke jaringan ritel modern.
Airlangga pun mengajak para pelaku usaha ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk semakin memprioritaskan produk dalam negeri dan memperkuat kemitraan dengan UMKM.
“Saya mengajak seluruh anggota APRINDO dan para pelaku usaha ritel untuk terus memprioritaskan penyerapan produk lokal bermutu tinggi, memperluas kemitraan strategis dengan UMKM, dan mendorong modernisasi rantai pasok berbasis digitalisasi yang efisien,” pungkasnya.
