Moneter.co.id – Anies Baswedan dalam kampanye
Pilkada DKI Jakarta ketika berdebat dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di
salah satu stasiun televisi swasta sempat melontarkan pernyataan mengenai
program rumah murah bagi masyarakat DKI Jakarta.
“Rumah dengan angka Rp 350
juta itu banyak, bukan hanya di pinggir. Pemerintah harus menyelesaikan supply dan demand,” demikian potongan kalimat Anies ketika berdebat dengan
rivalnya Basuki Tjahaja Purnama.
Pernyataan tersebut kemudian
langsung menuai pro dan kontra. Permasalahan utama dari penyediaan rumah murah
adalah persoalan pasokan lahan.
Direktur Eksekutif Indonesia
Properti Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya
memiliki bank tanah (land bank) dengan luasan mencapai sekitar 50 hektare.
“Namun tidak semua lahan itu
dalam posisi clean and clear. Mayoritas land bank yang dimiliki Pemprov DKI
Jakarta berada di wilayah yang kini banyak dihuni oleh rumah-rumah kumuh,” kata
dia kepada Moneter.co.id di Jakarta, Jumat (21/4).
Problem terbesar untuk
membebaskan lahan tersebut, jelas Ali, apakah Pemprov DKI Jakarta nanti ketika
dipimpin oleh Anies Baswedan berani menggusur perumahan kumuh tersebut.
“Kalau Anies berani menggusur pemukiman kumuh untuk dijadikan perumahan layak huni dengan standar harga Rp 350 juta itu luar biasa,” jelas Ali.
Reporter : HYN
