Moneter.co.id – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis menyatakan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) belum membayarkan kewajibannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan total utang Rp1,2 triliun.
“Utang Pemda sebesar Rp1,2 triliun. Itu hasil audit 2015 dan hingga sekarang belum ada laporan lebih lanjut,” ucap Harry, Minggu (14/5).
Namun, Harry enggan memberikan informasi rinci, daerah-daerah yang masih menunggak kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena tidak membawa data lengkap dalam kunjungannya ke Batam.
Menurutnya, Pemda yang masih terkait utang untuk segera melunasi kewajibannya kepada BPJS Kesehatan. Selain utang, BPK juga mencatat sebanyak 155 daerah yang belum bersedia ikut dalam sistem BPJS Kesehatan dan masih menggunakan jaminan kesehatan daerah dan sebagainya.
Harry menjelaskan, Jamkesda yang diterapkan pemerintah daerah memiliki kelemahan, karena tidak dapat berlaku secara nasional.
“Kelemahannya, kalau peserta Jamkesda kabupaten kota musti ke mendapat pelayanan di provinsi atau pusat, maka tidak bisa digunakan,” kata Harry
BPK RI tidak hanya mengaudit laporan keuangan BPJS Kesehatan saja, melainkan juga audit pelayanan, audit kepesertaan, dan audit pembiayaan. Terkait audit pelayanan, ia menilai BPJS Kesehatan belum memberikan maksimal kepada masyarakat.
Harry menemukan sejumlah kasus, pasien yang merupakan anggota BPJS Kesehatan sampai terlantar akibat tidak mendapatkan pelayanan.
Pernah, Harry menerima laporan pasien yang tidak mendapatkan perawatan di RS dengan alasan kamar penuh. Namun ketika dirinya menanyakan langsung ke BPJS, ternyata masih ada ruangan yang bisa digunakan. “Jadi kalau tidak ada orang kuat, susah,” kata dia.
Dan terkait audit pembiayaan, BPK mensinyalir ada yang tidak cocok dalam iuran kelas C. Sedangkan kelas A sudah ada kecocokan. “Masalah iuran, informasinya kelas A, sudah cocok. Yang belum itu kelas bawah,” pungkas Harry.
Rep.Top
