Moneter.co.id – Memasuki kuartal kedua tahun 2017, penerbitan obligasi dari lembaga perbankan kian marak. Hal ini dinilai lantaran adanya pencairan kredit infrastruktur secara masif di kuartal II dan III tahun 2017.
Ekonom BCA, David Sumual mengatakan, menjelang akhir tahun Bank memerlukan likuiditas lebih, guna mencukupi kebutuhan pencairan kredit di sektor infrastruktur.
Apalagi pada minggu lalu pemerintah baru saja mengumumkan rencana untuk menambah penerbitan obligasi. “Penambahan obligasi pemerintah itu sekitar Rp50 triliun,” ucapnya, Senin (10/7).
Menurutnya, penambahan obligasi pemerintah bakalan membuat likuiditas semakin ketat, lantaran dana hasil penerbitan surat utang tersebut sepenuhnya akan kembali ke pemerintah. “Kondisi tersebut dalam istilah perbankan dinamakan crowding out,” jelas David.
Oleh karena itu, banyak lembaga perbankan yang memperkuat permodalannya, baik itu melalui penerbitan surat utang ataupun penambahan modal melalui mekanisme right issue.
Sejatinya adanya penambahan penerbitan obligasi pemerintah itu tidak dapat dipisahkan dari adanya batas target penerimaan pemerintah.
Seperti diketahui, pada tahun ini pemerintah memperoyeksikan akan terjadi defisit penerimaan sekitar 2,6% hingga 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).
Sejumlah bank yang sudah menerbitkan obligasi untuk memperkuat permodalannya, diantaranya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang menerbitkan obligasi senilai Rp6 triliun pada Juni lalu.
Terbaru, pada Senin (10/7), obligasi milik BPD lampung senilai Rp610 miliar dan BRI Agroniaga senilai Rp500 miliar resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Rep.Hap
