Moneter.co.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan membeli saham PT Freeport Indonesia sebesar 41 persen. Pemerintah baru saja mengusulkan bahwa saham Freeport harus dimiliki negara sebesar 51 persen.
Fajar Harry Sampurno Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Jakarta mengatakan bahwa semua itu tentunya harus sesuai dengan mekanisme.
“Mekanismenya sesuai dengan PP 1 2017, divestasi mengikuti itu. Bahwa mekanismenya Ibu Menteri BUMN meminta untuk bagaimana kalau opsinya uangnya dimasukkan di PT Freeport indonesia. Jadi Mengeluarkan saham baru kemudian di beli pemerintah,” ucapnya, Kamis (27/7).
Untuk membeli saham tersebut, BUMN akan menggunakan tambahan Holding Pertambangan mereka. “Kita cuma ngambil sahamnya. Itu (pembelian saham) dengan holding tambahan,” lanjutnya.
Menurutnya, mengenai dana untuk diinvestasi sejauh ini sudah selesai. “Progresnya sudah selesai, dan sudah lapor ke DPR hasil PP 72 Yudisial review. Baru pekan depan kita FGD (Focus Group Discussion) dengan Komisi VI,” ucapnya.
Sejauh ini negosiasi dengan Freeport masih berjalan, dan pada negosiasi ini dipimpin oleh kementerian ESDM. “Negosiasinya masih mereka (Freeport) minta stabilisasi fiskal 30 persen dulu baru 50 persen. Kalau pemerintah maunya 51 persen langsung. Kenapa? Karena mereka sudah melewati aturan batas operasi,” tambahnya.
Fajar juga meyakini bahwa tahun ini bisa rampung mengenai pembelian saham Freeport. “Insyallah tahun ini selesai,” tungkasnya.
Rep.Sam
