Moneter.co.id – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menggelar program Seminar Nasional dengan tema “Perkembangan Fintech dan Kesiapan BPD dalam Memasuki Era Digital Banking” di Bandung, Sabtu (26/8).
Seminar Nasional ini sebagai wujud tindak lanjut Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) dalam melakukan transformasi BPD yang telah diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Komitmen oleh Direktur Utama, Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas BPD seluruh Indonesia dan juga oleh Gubernur seluruh Indonesia selaku stakeholder BPD, dan oleh Ketua DPRD Provinsi se Indonesia.
Para pimpinan lembaga tersebut berkomitmen untuk memperkuat BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi, kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ketua Umum Asbanda dan juga Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi mengatakan, bahwa sejalan dengan perkembangan tenologi saat ini, industri perbankan saat ini termasuk yang sudah sangat menbutuhkan dukungan teknologi.
“Hadirnya Fintech ini sudah seharusnya menjadi wakeup call bagi BPD untuk kemudian bangun dan menangkapnya sebagai peluang. Trend jasa keuangan berbasis teknologi ini tentu tak bisa kita hindari, dan kita harus siap masuk kedalamnya,” ujar Kresno diketerang resmi yang Moneter.co.id terima Minggu (27/8).
Kresno menjelaskan bahwa BPD memiliki peran yang strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah. Tugas Pokok BPD yaitu mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah.
"Adapun fungsi BPD adalah sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli bagi daerah," ujar Kresno.
Saat ini sudah ada Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kita sebagai Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung Pemerintah daerahnya masing-masing dalam implementasi transaksi non tunai ini.
Terkait dengan komitmen BPD Seluruh Indonesia dalam implementasi transaksi non tunai tersebut, di akhir seminar nasional juga dilakukan prosesi secara simbolik penandatanganan MoU Implementasi Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah daerah yang diinisiasi oleh Bank DKI.
Kinerja BPD Seluruh Indonesia (BPD-SI)
Kinerja keuangan maupun operasional BPD-SI terus menunjukkan pertumbuhan Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia. Per Juni 2017, aset BPD telah mencapai Rp 617.88 triliun atau meningkat sebesar 14,72% dibandingkan posisi Juni 2016 yang mencapai Rp 538.61 triliun atau menempati peringkat 5 dalam perbankan nasional setelah Mandiri, BRI, BCA dan BNI.
Kekuatan aset BPD-SI ini menunjukkan bahwa apabila bank daerah bersinergi akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada Juni 2017, posisi kredit BPD mencapai Rp 346,01 triliun atau meningkat sebesar 4,39% dibandingkan posisi Juni 2016 sebesar Rp 331.46 triliun.
Sementara Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Juni 2017 mencapai Rp 480.54 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 18,68% dibanding posisi Juni 2016 yang mencapai sebesar Rp 404.92 triliun. (Top)
