Moneter.co.id – Konektivitas
merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, negara kepulauan yang
memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Konektivitas yang kurang memadai
mengakibatkan terjadinya pembangunan yang tidak merata, ketimpangan pendapatan
daerah, serta kemiskinan dalam masyarakat.
Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS),
persentase jumlah penduduk jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran
per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia per Maret 2017
mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang
dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70
persen).
Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun
2017 pada pertengahan Agustus lalu mengungkapkan bahwa pemerintah tidak menutup
mata dengan hal ini dengan mengatakan,
“Pemerintah ingin rakyat-rakyat
Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau
terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah
pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara, Negara Kesatuan Republik
Indonesia,” kata Jokowi.
Konektivitas
merupakan kunci utama mendukung jalur distribusi dan logistik sehingga
kelancaran akan hal itu dapat mendorong pertumbuhan pendapatan di berbagai
daerah, serta berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara.
Oleh karena itu, rencana pemerintah mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan membangun jalan
raya baru sepanjang 865 km, 6 bandar udara, 15 pelabuhan, dan jalur kereta api
sepanjang 639 km perlu mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen.
Event Spesial Pendukung Program Pemerintah
Perusahaan yang bergerak di bidang media, pameran dan konferensi
berbasis business-to-business (B2B) Tarsus Indonesia, sangat mendukung rencana pemerintah terkait pengembangan konektivitas melalui
pembangunan infrastruktur dengan menggelar Indonesia
Infrastructure Week (IIW) 2017 bersama Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(KEMENPUPR).
Event akan digelar pada 8
– 10 November 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) ini
menggabungkan pameran, konferensi dan seminar yang terkait dengan infrastruktur
Indonesia dengan tema utama untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan
inklusif di seluruh aspek agenda infrastruktur nasional.
Agenda
pameran dan konferensi IIW 2017 akan berfokus pada bidang prioritas khusus dari
Rencana Pembangunan Nasional pemerintah: Investasi Infrastruktur, Infrastruktur
Transportasi & Konektivitas, dan Pengembangan Industri. Oleh karena itu
event ini menghadirkan menghadirkan 5 segmen baru yaitu Infrafinance Indonesia, Infrarail Indonesia, Infraports Indonesia, Infratraffic Indonesia dan Special Economic & Industrial Zone.
“IIW 2017 dirancang sebagai solusi dengan menghadirkan jawaban atas kebutuhan pasar
dan industri infrastruktur di tanah air. Event ini menghadirkan kesempatan
berbisnis dengan berbagai pihak, sembari mendorong pengembangan konektivitas
yang diprioritaskan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur transportasi,
pengembangan kawasan industri, dan pembiayaan beragam proyek infrastruktur yang
direpresentasikan melalui 5 segmen baru IIW 2017,” ungkap Cheah Wai Hong, Portfolio Director Tarsus
Indonesia, Selasa (17/10).
Cheah Wai Hong menjelaskan bahwa event ini menempati ruang pameran seluas 16,000 m2 dan diikuti lebih dari 200 perusahaan
peserta pameran dengan beragam progam konferensi.
“Pameran ini menghadirkan
akses langsung ke ratusan produk dan teknologi mutakhir serta berbagai peluang
bisnis dengan banyak pemilik proyek infrastruktur serta pemangku kepentingan
dan investor terkemuka di negara ini,” paparnya.
IIW 2017 akan diselenggarakan dalam satu lokasi event
bersama Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 (KIBIG 5). Hal
ini menjadikan ajang ini sebagai salah satu pameran infrastruktur konstruksi
terbesar dan terlengkap di tanah air yang gratis biaya masuk sekaligus
menghadirkan multi-track konferensi yang didedikasikan untuk mendukung ambisi
infrastruktur Indonesia.
(TOP)
