Moneter.co.id – Kepala
Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pengangkatan status bidan desa dari
pegawai tidak tetap menjadi calon pegawai negeri sipil telah disetujui
pemerintah dan kini sedang disiapkan Keputusan Presiden untuk pengangkatan
status itu.
“Draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di
Kementerian Polhukam. Prinsipnya sudah disetujui,” kata Moeldoko dalam
keterangan yang diperoleh dari Humas Kepala Staf Kepresidenan melalui
Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (14/3).
Moeldoko baru-baru ini menerima 30 orang perwakilan dari
Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Ketua Forbides Lilik Dian Eka Sari
menyampaikan masih ada 4.153 bidan desa berstatus pegawai tidak tetap (PTT)
yang belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Jumlah
sebanyak itu tidak termasuk di antara 37 ribu bidan desa yang telah diangkat
sebagai CPNS karena terkendala administrasi, terutama karena usia mereka di
atas 35 tahun.
Lilik berharap 4.153 bidan desa PTT itu bisa segera
ditingkatkan statusnya agar tak lagi dikejar-kejar pungutan liar pada setiap
perpanjangan kontrak.
Moeldoko mengemukakan draf atau rancangan Keputusan Presiden
pengangkatan bidan desa yang berstatus PTT menjadi CPNS sudah jadi dan sudah
difinalisasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB).
Kini draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di
Kementerian Polhukam sebelum diajukan ke Presiden untuk ditandatangani.
“Pemerintah memberikan respek sangat tinggi
kepada bidan desa karena profesi ini sangat terkait dengan kemanusiaan,” tegas
Moeldoko.
Bahkan, katanya, Konvensi Jenewa 1949 yang menekankan
perlindungan bagi warga sipil di sekitar zona perang, mencantumkan dengan jelas
proteksi bagi para pekerja kesehatan. Pelanggaran terhadap hal itu dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Pemerintah serius menerima berbagai aspirasi dan menaruh rasa
hormat pada bidan desa di lapangan. “Bagaimanapun,
ibu-ibu ini bertugas di ujung garis terdepan, di daerah-daerah perbatasan dan
terpencil, demi kemanusiaan,” tungkasnya.
(TOP)
