Moneter.id – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong menyatakan Indonesia terus berupaya
mendorong pengembangan kapasitas digital di masyarakat pedesaan. Upaya ini
dilakukan dengan mengajukan inisiatif “Understanding Non-Tariff Measures on
Agriculture, Forestry and Fisheries Sectors to Enhance Rural Development and
Poverty Alleviation in the Asia-Pacific Region” dan “Leveraging Digital
Technology to Improve the Education Quality in Rural and Remote Areas”.
“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di
kawasan pedesaan dan terpencil menjadi komponen penting dan perlu disadari
bersama oleh anggota APEC. Untuk itu, Indonesia mengajukan kedua inisiatif
tersebut guna memastikan peningkatan kualitas kehidupan serta kesejahteraan masyarakat
pedesaan dan terpencil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital,”
jelas Tom mewakili Menteri Perdagangan pada Pertemuan Para Menteri Luar
Negeri dan Menteri Perdagangan APEC (APEC Ministerials Meeting/AMM), 15
November 2018 di di International Convention Center (ICC), Port Moresby, Papua
Nugini..
Selain itu, lanjut Tom, inisiatif itu diajukan karena
adanya kesenjangan dan perbedaan keterampilan digital diantara anggota ekonomi
APEC. “Perlu inisiatif dan upaya yang dapat meningkatkan dan mengembangkan
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat pedesaan; serta kaum
perempuan. Namun, kerja sama fasilitasi perdagangan digital harus dilakukan
secara transparan dengan tetap menghormati kebijakan dan pertimbangan domestik.
Pemanfaatan kemajuan teknologi digital sangat penting untuk memastikan
peningkatan produktifitas bagi petani dan nelayan,” tegas Tom.
Inisiatif yang diajukan ini merupakan dukungan
Indonesia terhadap APEC Action Agenda for the Digital Economy untuk mendorong
pengembangan niaga elektronik (niaga-el/e-commerce) dan digitalisasi
perdagangan.
Menurut Tom, niaga-el dan revolusi digital memberikan
peluang dan tantangan terhadap cara bernisnis serta merupakan komponen baru
dalam pengembangan perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial ekonomi di
kawasan Asia-Pasifik.
“APEC Action Agenda on Digital Economy
merepresentasikan komitmen kita bersama dalam menetapkan target tujuan
pengembangan niaga-el digitalisasi yang inklusif di kawasan. Inklusivitas
digital sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di kawasan
Asia Pasifik,” jelasnya.
Di samping isu digital dan inklusivitas, dalam hal
perdagangan, APEC juga terus mempercepat langkah Bogor Goals 2020. Tahun 2020
akan menjadi momen penting bagi APEC dimana visi baru APEC paska pencapaian
Bogor Goals akan diimplementasikan. Indonesia mengharapkan agar visi APEC paska
2020 tetap mengedepankan pembangunan yang merata bagi anggotanya.
“Penting bagi APEC untuk menciptakan kesejahteraan
merata yang bertujuang mengentaskan kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Target APEC pasca 2020 harus
berpusat pada masyarakat, bersifat inklusif, saling terkait, dan adil,”
ujar Plt. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Direktorat
Jenderal Perundingan Internasinal, Kementerian Perdagangan Deny Kurnia, yang
turut dalam delegasi RI di AMM.
Upaya pendalaman integrasi ekonomi juga terus didorong
oleh Menteri APEC. Salah satunya berperan menjadi inkubator bagi perwujudan
Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP). “Indonesia mengedepankan
pentingnya peningkatan kapasitas bagi UMKM, masyarakat daerah terpencil dan
perempuan dan sektor lain yang termarjinalisasi agar berpartisipasi aktif dalam
perdagangan global, khususnya ketika FTAAP diwujudkan,” tandas Deny.
Menurut Deny, APEC juga berkomitmen meningkatkan
keterhubungan infrastruktur, institusi, dan individu di kawasan Asia Pasifik,
performa rantai suplai global, fasilitasi perdagangan, partisipasi ekonomi APEC
dalam rantai nilai global; dan serta daya saing sektor jasa melalui
implementasi Pet Jalan APEC di Sektor 2025-Jasa 2016.
“Sejalan dengan visi Indonesia yaitu peningkatan
konektivitas antarkawasan, Indonesia mendukung penuh implementasi APEC
Connectivity Blueprint 2015-2025. Kami juga menyambut dan mengantisipasi
peluncuran APEC Trade in Value Added (TiVA) Database pada akhir tahun 2018 yang
diharapkan menunjang kontribusi ekonomi APEC untuk semakin berpartisipasi dalam
rantai nilai global,” pungkas Deny.
