Moneter.co.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha menyatakan pihaknya mendukung penyusunan regulasi yang akan dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mewajibkan SPBU menyediakan dispenser bahan bakar gas.
Namun, Satya meminta agar pemerintah konsisten dengan aturan itu. Pelaku usaha akan merasa rugi, jika pemerintah tidak konsisten. “Jika pelaku usaha sudah menyiapkan sarana SPBG, tapi, pemerintah tidak konsisten, maka pelaku usaha akan rugi karena pembangunan sarana BBG tidak murah,” katanya, Minggu (16/4).
Ia menjelaskan, pembangunan sarana BBG di SPBU akan lebih baik ketimbang membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas atau BBG dijual terpisah dari SPBU.
“Banyak kendala yang akan ditemui, seperti soal pembebesan lahan dan lainnya,” ucap Satya.
Satya mengatakan pelaku usaha sangat tertarik membangun SPBG. Pelaku usaha harus menciptakan pasar dengan menyediakan bahan bakar gas untuk kendaraan. Hal ini bertujuan agar pabrikan kendaraan juga membuat mobil berbahan bakar gas.
Sementara, anggota Komisi VII DPR RI Syaikul Islam mengatakan pemerintah diharapkan konsisten dalam konversi BBM ke BBG karena banyak proyek SPBG yang mangkrak.
“Jangan hanya soal kewajiban membangun sarana BBG. Tetapi bagaimana soaldemand juga perlu [diperhatikan]. Pemerintah seharusnya juga menentukan beleid untuk penjualan BBG,” pungkas Syaikul.
Rep.Sam
