Moneter.id
– Ketua
Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno mengatakan terdapat
tiga tantangan usaha yang harus dihadapi bank pembangunan daerah (BPD) agar
mampu berperan lebih besar dalam pembangunan dan perekonomian daerah.
“Pertama, BPD harus sentuh open banking. Kalau selama ini kita
berkutat pada peningkatan kantor cabang, ke depan harus memanfaatkan
application programming interface
(API),” katanya di Jakarta, Rabu (31/3).
Katanya, melalui infrastruktur
API, ke depan, BPD bisa menjadi hub institusi yang bergerak di bidang keuangan.
“Tantangan kedua, adalah dengan
penguatan kelembagaan dikarenakan pemegang saham BPD menyebar dan lebih
kompleks dibandingkan bank BUMN maupun swasta,” ucapnya.
Menurutnya, mayoritas BPD
memiliki kepemilikan menyebar. Penerapan GCG diperlukan untuk menghindari agent conflict principal akibat adanya
informasi asimetris antara pemegang saham dan agen.
“Tantangan ketiga, adalah
penguatan modal karena mayoritas BPD berada pada BUKU 2 dengan modal inti
kurang Rp3 triliun sehingga terbatas untuk pengembangan bisnis dan teknologi,” papar
Supriyatno.
“Salah satu sumber modal
yang bisa menjadi tumpuan bagi BPD adalah setoran APBD, namun terkadang dividen
yang dibagikan mayoritas paling besar di antara BUMD tidak mencukupi permodalan
dari BPD,” jelasnya.
Selain itu, Supriyatno juga
menyampaikan bahwa penerapan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD perlu ditinjau
kembali agar pengaturan BPD tidak disamakan dengan BUMD lainnya.
Adapun Asbanda mencatat bahwa
selama pandemi COVID-19, kredit BPD tumbuh lebih tinggi dibandingkan bank
lainnya yakni 5,09 persen (yoy).
Begitu juga dengan serapan
dari program penempatan uang negara (PUN) di BPD sebesar Rp16,2 triliun telah
terserap hingga 2,2 kali dengan total kredit Rp36,33 triliun.
Hingga September 2020, total
aset BPD berjumlah Rp796,45 triliun, tumbuh 11,65 (yoy). Kemudian total kredit
BPD mencapai Rp 473,16 triliun, total dana pihak ketiga Rp646,7 triliun, dan
laba bersih Rp9,8 triliun.
