Moneter.id
– Dalam draf
revisi Undang-undang (UU) Bank Indonesia yang akan mulai dibahas
oleh Badan Legislasi DPR
menjelaskan bahwa pengawasan perbankan nasional rencananya akan dikembalikan ke
Bank Indonesia (BI) dari kendali Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengembalian kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 yang disebutkan
bahwa tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan ke
BI.
Kemudian, pada Ayat 2 dituliskan kalau pengalihan tugas dilaksanakan
selambat-lambatnya pada 31 Desember 2023.
“Proses pengalihan fungsi pengawasan bank dari
OJK kepada BI dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang
meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem
informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa
perangkat hukum serta dilaporkan ke DPR,” tulis Pasal 34 Ayat 3.
Draft
revisi juga akan memasukkan poin tentang pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi
Makro yang bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan
moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
Dalam
Pasal 9A Ayat 3 dijelaskan bahwa Dewan Kebijakan Ekonomi Makro itu terdiri dari
menteri keuangan, menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional,
gubernur BI, deputi gubernur senior BI, dan ketua dewan komisioner OJK.
Kemudian,
Dewan Kebijakan Ekonomi Makro nantinya dipimpin oleh menteri keuangan. Dewan
Kebijakan Ekonomi Makro juga wajib melakukan sidang minimal dua kali dalam
sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
Lalu,
Pasal 75 menyebutkan bahwa dewan gubernur Indonesia akan diberhentikan dan
sebagai gantinya akan ditunjuk pelaksana dewan gubernur. Di sini, Presiden akan
mengusulkan nama untuk pelaksana dewan gubernur untuk masa jabatan lima
tahun.
