Moneter.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan,
terjadi penurunan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di kuartal
II/2018 hingga 12,9% yang merupakan yang pertama terjadi dalam 5 tahun terakhir.
Plt Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu
Wijaya Soedibjo mengatakan, pertumbuhan semua investasi saat ini memang sedang
berada dalam tren menurun. Meski demikian, nominal investasi terus mengalami
kenaikan.
“Tapi sebetulnya menurunnya adalah dalam hal
peningkatannya alias perlambatan, jadi bukan menurun dalam artian angka nominal
tapi menurun dalam prosentase. Tapi secara nominal masih naik,” ujarnya,
Selasa (25/9).
Wisnu
berharap realisasi investasi pada kuartal selanjutnya bisa jauh lebih baik lagi.
“Kita harapkan kuartal III ini paling tidak bisa mencapai cukup sama. Kita
gak mau berandai-andai, tapi kita akan coba semaksimal mungkin untuk mencapai
sesuai dengan target,” ujarnya.
Wisnu
menjelaskan, ada beberapa sektor yang memperoleh banyak suntikan
investasi.”Keseluruhan tahun ini yang paling banyak sumbangannya adalah
sektor infrastruktur, kedua sektor industri pengolahan logam yang lagi
menggeliat kembali,” ujarnya.
Menurut
dia, saat ini ada sektor industri baru yang sangat menjanjikan dan mulai
dibidik para investor. Bahkan, sektor tersebut mulai menyaingi sektor
infrastruktur.
“Dan yang paling utama sekarang selain infrastruktur
adalah digital ekonomi. Digital ekonomi itu karena banyak asing masuk untuk
membeli saham-saham Tokopedia, Bukalapak,” ujar Wisnu.
Sebelumnya,
BKPM mencatat, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal II/2018 mencapai Rp 176,3 triliun,
atau menurun 4,9% dibandingkan kuartal I/2018 sebesar Rp 185,3 triliun.
Sementara
itu,, Ketua Komisi XI DPR-RI Melchias Marcus Mekeng menilai kinerja BKPM sangat
buruk tahun ini. Hal tersebut karena lembaga yang dipimpin oleh Thomas Lembong
tersebut tak berhasil membawa investor asing masuk ke Indonesia. Malah
menurutnya, banyak dana asing keluar dari Indonesia sejauh ini.
“Ini kerja BKPM yang menurut hemat saya sangat
jelek. Karena tidak bisa membawa investor datang ke sini,” ujarnya.
Padahal,
menurut dia, seluruh komponen ekonomi secara keseluruhan menunjukkan angka
positif dalam menyerap dana asing. Beberapa di antaranya pertumbuhan ekonomi di
atas 5% dan inflasi yang terjaga di 3,5% plus minus 1%.
“Kalau lihat profil pertumbuhan ekonomi kita ke sini
kan bagus. Masih plus 5%. inflasi masih terkendali, tetapi kenapa orang enggak
mau datang ke kita. Nah, ini saya titip ke Bu Menteri (Sri Mulyani) saja,”
ujar Mekeng.
Menurut
dia, untuk menarik investasi masuk, pemerintah melalui Kementerian Koordinator
bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Darmin Nasution perlu melakukan
kebijakan lain. Selain itu, kebijakan baru juga diperlukan untuk menarik dana
yang sempat keluar karena normalisasi suku bunga Amerika Serikat.
“Tentunya dari sisi pemerintah, ini porsinya Pak
Darmin. Karena kebijakan ekonomi apa yang akan diambil Menko Perekonomian untuk
membalik US$37 miliar yang keluar ke kita,” ujarnya.
Sebelumnya,
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis
menilai, penurunan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di kuartal
II/2018 hingga 12,9%, merupakan yang pertama terjadi dalam 5 tahun terakhir.
“Ini pertama kali sejak 2013. Ini data kami sejak
2013. Dari 2013 itu enggak pernah kejadian,” ujarnya.
Dia
mengungkapkan, sejak 2017, pertumbuhan investasi asing memang terus mengalami
perlambatan. Hingga akhirnya pada kuartal II ini realisasi investasi ini
mengalami penurunan.
“Misalnya kuartal II/2017 itu Rp 109,8 triliun,
kuartal III/2017 Rp 111,7 triliun, kuartal IV Rp 112 triliun. Jadi hampir nol
pertumbuhannya. Ini perlambatannya sudah kelihatan, terus turun hingga akhirnya
minus,” ujarnya.
Menurut
Azhar, negara asal PMA yang banyak mengalami penurunan adalah Korea Selatan.
Jika sebelumnya, Korsel masuk dalam lima besar PMA, namun kali ini investasinya
turun signifikan dari US$ 900 juta di kuartal I/2018 menjadi US$ 211,9 juta di
kuartal II/2018 dan merosot ke posisi delapan.
“Korea Selatan itu turun paling jauh, makanya dia
enggak masuk lagi lima negara investasi paling besar di Indonesia,”
ujarnya.
Ketua
Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan pengusaha memiliki kendala terkait masalah
pendanaan jika harus terlibat dalam proyek infrastruktur daerah terpencil. Sebab,
Internal Rate of Return (IRR) atau keuntungan bersih yang didapat dalam waktu
dekat tergolong kecil.
“Jadi
memang kita infrastruktur itu kan proyek jangka panjang. Kalau return-nya kecil
memang swasta tak tertarik, karena memang kalau hanya dari hitungan bisnis itu
bukan yang ideal,” ujarnya, Selasa (25/9).
Intinya,
menurut dia, Presiden Jokowi sebenarnya ingin swasta juga ikut terlibat dalam
banyak program pembangunan. “Dia bilang, public private partnership untuk infrastruktur ini sebenarnya ingin
sekali supaya pihak swasta juga terlibat,” ujarnya.
Sementara
itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta BKPM menertibkan administrasi dan
pendataan investasi di sektor usaha digital. Pasalnya, sampai saat ini tidak
ada data valid tentang dana dari mancanegara yang masuk ke Indonesia untuk
investasi sektor digital.
“Agar
BKPM mendesak investor sektor digital untuk tertib administrasi dan pendataan
investasi digital, sehingga dapat diketahui sumber dana investasinya dan
dipastikan tidak melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujarnya.
Bamsoet
menambahkan, investasi di sektor digital memang terlihat masif. Di Indonesia
pun tumbuh banyak perusahaan rintisan atau start-up. Yang jadi persoalan,
selama ini pemerintah kesulitan melacak sumber dana pelaku usaha di sektor
digital. “Padahal dana dari luar negeri yang masuk untuk investasi digital
harusnya terealisasi dengan baik,” ujarnya.
Dia
mengharapkan BKPM berkoordinasi dengan Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk mengetahui sumber dana investasi digital yang
masuk melalui administrasi dan pendataan investasi digital di BKPM.
Selain
itu,Bamsoet juga meminta BKPM melakukan studi banding ke negara-negara penyimpan
modal asing terkemuka seperti Singapura dan Swiss. Tujuannya adalah menyerap
pengalaman kedua negara itu, terutama dalam hal regulasi.
(TOP)
