Moneter.id – Dalam mengatasi problem industri yang merasa belum
mendapat suplai tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, pemerintah tengah mengkaji
apakah dunia usaha yang membantu vokasi tenaga kerja diberikan bantuan insentif
fiskal pengurangan pajak.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan, Prof. Suahasil Nazara mengatakan, bahwa ini
masalah lama, karena kebutuhan industri berubah cepat, harus ada tanggung jawab
industri, Lalu kami berpikir, bagi dunia usaha kalau mereka memberi skill produksi,
perlu tidak sih kami beri insentif fiskal, ini yang kami fikirkan.
“Misal, Panasonic punya inhouse training, ini kan buat
internal mereka, nah mau enggak mereka buka buat
non-internal nanti kami kasih pengurangan pajak,” ujar Prof. Suahasil Nazara disiaran pers yang
diterima MONETER.id, Rabu (12/9).
Demikian highlight yang terungkap dalam
Roundtable Discussion bertajuk “Human Capital – Menjawab Tantangan Dunia
Pendidikan Dalam Menghasilkan SDM yang Unggul” yang diselenggarakan dalam
rangka Pre-Event Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018
di Lantai 6 Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan pada Rabu (12/9)
pagi.
World Bank akan merilis
ranking Human Capital Index (HCI) 2018 pada saat gelaran Annual Meeting
IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober mendatang. Indeks baru
tersebut akan menjadi logika baru dalam mengukur kualitas sumber daya manusia
secara global, setelah sebelumnya juga dikenal Human Development Index (HDI)
dari United Nations Development Programme (UNDP).
Suahasil mengatakan
gelaran acara besar IMF-WB di Bali tersebut akan menjadi kesempatan bank Bank
Dunia untuk merilis indeks acuan tersebut.
“UNDP keluarkan HDI yang dipakai terus sampai
sekarang. Nah Bank Dunia, sejak 2-3 tahun terakhir, memang
memikirkan logika berbeda, Human Capital Index, jadi human enggak
sekadar fisik, tapi dia menjadi the next capital. Nanti akan
keluar ranking Indonesia yang baru untuk HCI di Bali,” kata Suahasil saat memaparkan
materi pengantar diskusi,” bebernya.
Suahasil mengatakan
isu human capital menjadi sangat penting dan akan menjadi
salah satu tema yang akan dibahas dalam side event di Annual
Meeting IMF-World Bank 2018, selama 8-14 Oktober mendatang, selain isu
perempuan dan digital economy. Sebagai catatan, akan digelar
sekitar 2.000-3.000 pertemuan dalam bentuk seminar, workshop,
hingga pertemuan kelompok-kelompok kecil.
Sementara, Rektor
Universitas Atma Jaya Jakarta, A. Prasetyantoko mengatakan, ada
beberapa hal yang menjadi tantangan bersama ke depan. “Jika merujuk laporan
Bank Dunia, ada miss match
antara higher education di perguruan tinggi dan kebutuhan
pasar,” ucapnya.
Ia menjelaskan, hingga sekarang belum ada solusi
formulasi. Kita tahu lulusan pendidikan dari suplai itu cukup tinggi, cuma yang
kualifikasi yang dibutuhkan pasar tidak banyak. Problem ini harus diselesaikan.
Jadi apa yang diajarkan tidak berhubungan, karena (kampus) tidak pernah punya
koneksi dengan dunia riill (pasar).
“Kemudian, disparitas antara lulusan perguruan tinggi.
Perbedaan yang terjadi bisa dikatakan antara langit dan bumi. Ambil contoh
kampus-kampus yang masuk klaster 100 perguruan tinggi yang terbaik, bandingkan
dengan kampus lain, secara kualitas lulusan berbeda jauh karena perguruan
tinggi yang baik didukung dana riset dan lainnya,” ujarnya.
Sedangkan Direktur SDM Pertamina, Kushartanto
Koeswiranto, menyoroti tantangan selama ini adalah kesulitan SDM.
“Bisa dikatakan kami desperate (putus asa) dari sisi user.
Di Pertamina kami butuh 66.000, misalnya, yang dapat cuma 22.000, ini belum
kami me-manage talent millenial yang
tidak sesederhana.
“Perlu ada fleksibilitas yang perlu didukung oleh dunia
usaha agar bisa mengejar kecepatan kebutuhan dunia usaha,” tungkasnya.
Kushartanto
mempertanyakan apakah perubahan dalam implementasi Industri 4.0 sudah bisa
direspons dengan cepat oleh perguruan tinggi mengingat jika pola pendidikan
lambat merespons akan dibayar mahal dengan indeks HCI yang rendah. Dia juga
menekankan pentingnya agar perguruan tinggi fokus juga pada program magang
mengingat selama ini beberapa perguruan tinggi justru tidak siap dan terlalu
terkungkung aturan dalam penerapan magang.
Paristiyanti Nurwardani,
Direktur Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, mengatakan
selama ini memang ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan sesuai
dengan Survei Bank Dunia 2008.
“Fakta yang mengemuka adalah kritik terhadap lulusan di mana
masih terkendala di English proficiency, leadership, dan IT
skills, serta pekerjaan yang kurang relevan dengan latar belakang
pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Paristiyanti, persoalan lain yakni
lulusan yang kurang kompetitif, rendahnya kemampuan komunikasi lisan dan
tertulis, rendahnya berfikir kritis, percaya diri dan lunturnya nilai-nilai
kebaikan.
“Sebab itu, Kemenristekdikti akan melakukan pertama,
peningkatan akses relevansi, salah satunya dengan revitalusasi regulasi. Regulasi
akan disederhanakan, dengan menggabungkan 60 regulasi terkait pendidikan dengan
2-3 regulasi saja, mudah-mudahan bisa disederhanakan,” tutup Paristiyanti.
(TOP)
