Moneter.co.id – Setelah
menikmati surplus sejak tahun 2015, neraca perdagangan Indonesia dalam tiga
bulan terakhir kembali jatuh defisit. Dengan defisit pada bulan Februari 2018
sebesar USD 0,12 Miliar, maka total defisit dalam tiga bulan sejak Desember
2017 menjadi USD 1,1 Miliar. Defisit
perdagangan selama tiga bulan berturut-turut ini adalah yang pertama kali
terjadi sejak tahun 2014.
Menurut keterangan resminya, Kamis (15/3) CORE Indonesia memandang
kondisi ini patut mendapatkan perhatian serius pemerintah, setidaknya karena
tiga alasan. Pertama, net ekspor yang menjadi
pendorong pertumbuhan ekonomi selama 2017 dengan pertumbuhan 21%, berpotensi
memberikan sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama
tahun ini.
“Artinya, upaya
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun ini menjadi semakin
sukar,” kata Mohammad Faisal, PhD Direktur Eksekutif CORE Indonesia.
Kedua, defisit perdagangan akan semakin
mendorong pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit)
yang menjadi salah satu faktor pendorong pelemahan nilai tukar Rupiah, selain
faktor eksternal (misal, penaikan suku bunga acuan the Fed di AS).
Ketiga, belum ada peningkatan kinerja industri
manufaktur secara berarti, terutama industri yang berorientasi ekspor.
Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas.
Padahal, lanjut
Faisal, seperti halnya negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam,
ekspor manufaktur yang kuat akan dapat meredam terjadinya defisit perdagangan,
khususnya pada saat ekspor komoditas andalan (seperti sawit) cenderung melemah,
dan harga minyak dunia terkerek naik.
“Sebagai
perbandingan, kontribusi ekspor manufaktur hanya 47% dari total ekspor
Indonesia, sementara kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor Vietnam
dan Thailand saat ini sudah mencapai 78%,” ucapnya.
Sementara, defisit
perdagangan dalam tiga bulan terakhir setidaknya didorong oleh dua faktor,
yakni pelebaran defisit migas dan
penyempitan surplus nonmigas.
Pelebaran
defisit migas terjadi akibat peningkatan impor migas yang didorong oleh
kenaikan harga minyak dunia. Pelebaran defisit migas sebenarnya sudah terjadi
sejak bulan Februari 2016, sejalan dengan harga minyak yang mulai bergerak naik
dari USD 30/barel pada Januari 2016 menjadi USD 64/barel pada Februari 2018,
bahkan sempat menyentuh di atas USD 70/barel pada Januari lalu.
Akibatnya,
defisit migas yang pada Februari 2016 hanya USD 10 juta meningkat menjadi USD
870 juta pada Februari 2018, atau meningkat 8600%.
Di sisi non-migas, ekspor manufaktur yang sejak Januari 2016
mengalami tren kenaikan, dalam tiga bulan terakhir mengalami kontraksi sebesar
11%, dari USD 11,5 miliar (November 2017) menjadi USD 10,3 miliar (Februari
2018).
Ekspor tambang yang mengalami peningkatan sejak paruh kedua
2016, dalam dua bulan terakhir ikut terkoreksi 15,3% dari USD 2,7 miliar
(Desember 2017) menjadi USD 2,3 miliar (Februari 2018). Bahkan, ekspor pertanian
mengalami penurunan yang lebih tajam sebesar 25,6% dalam tiga bulan terakhir.
Manakala ekspor manufaktur tumbuh lemah sebesar 12% dalam
setahun terakhir (Maret 2017 – Februari 2018), impor tumbuh lebih cepat sebesar
18,7% pada periode yang sama. Bahkan, dalam tiga bulan terakhir pertumbuhan
impor mencapai 23,7%.
Memang, kata Faisal, peningkatan impor ini sebagian besar
(75%) didorong oleh belanja bahan baku dan bahan penolong, yang merupakan
indikasi terjadinya peningkatan aktivitas industri manufaktur di dalam negeri.
“Sayangnya, hal ini juga menunjukkan tingginya tingkat
ketergantungan industri domestik terhadap bahan baku impor,” ujarnya.
Meskipun dalam beberapa bulan ke depan ada potensi untuk kembali surplus,
struktur neraca perdagangan masih sangat rentan mengalami defisit karena masih
lemahnya peran ekspor manufaktur.
Apalagi, defisit migas masih cenderung
melebar karena dorongan kenaikan harga minyak dan peningkatan volume impor
migas antisipasi lebaran.
Sementara ekspor komoditas sawit yang menjadi andalan utama Indonesia
menghadapi berbagai ancaman proteksi di berbagai negara, khususnya Eropa,
Amerika, bahkan negara importir terbesar India.
Kondisi ini sekali lagi menjadi warning bagi pemerintah untuk
segera menempatkan upaya peningkatan daya saing industri manufaktur secara
komprehensif sebagai agenda utama ke depan.
Bukan sekedar untuk memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga untuk mendorong
akselerasi pertumbuhan ekonomi.
(TOP)
