Moneter.co.id – Gubernur
Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran menyatakan pihaknya melaporkan PT
Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya dan yang
izinnya telah dicabut tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
Kapolri.
“Hal tersebut karena perusahaan ini diduga telah
merugikan negara,” katanya, di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Jumat
(16/3) dilansir dari Antara.
Sugianto Sabran menjelaskan, karena semenjak dicabut
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo
Tuhup (AKT) pada 19 Oktober 2017 lalu, perusahaan ini masih melakukan aktifitas
penambangan.
“Padahal berdasarkan surat dari Menteri ESDM ke Gubernur
Kalimantan Tengah bahwa perusahaan tersebut tidak boleh lagi melakukan
aktifitas penambangan sejak izinnya dicabut,” ucapnya.
Menurut dia, berdasarkan data dari KSOP, ada sebanyak kurang
lebih 52 tongkang bermuatan batubara yang lolos diangkut sejak izinnya dicabut,
ditambah 15 tongkang yang ditangkap berarti totalnya berjumlah 67 tongkang. “Makanya kita melaksanakan tugas penangkapan, karena Gubernur
itu merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah yang dilantik oleh
presiden,” ujarnya.
Saat
ini 15 tongkang yang ditangkap sudah bertambat diterminal khusus (Tersus) PT
Artha Contraktors di Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito
Selatan.
Ia menegaskan, dalam penangkapan tongkang batubara ini,
pihaknya tidak main-main, karena saya telah mendapat telepon dari Menteri ESDM
yang mempersilahkan agar memproses secara hukum permasalahan ini. “Saya sudah lapor kepada Presiden, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), dan Kapolri mengenai PT AKT ini, karena diduga merugikan
negara,” ucapnya.
Selain itu ia juga mengingatkan kepada perusahaan yang
memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) lainnya,
maupun pemegang IUP pertambangan, dan perusahaan perkebunan yang ada di Kalteng
ini.
“Keberadaan perusahaan tersebut mencari makan, dan
mencari kekayaan di Kalteng. Saya mengajak agar mari bersama-sama membangun Kalteng,
dan jangan justru menambah ketimpangan, yang mana membangun kebun, tapi
masyarakat disekitar kebun tidak diperhatikan.
Hal ini lanjut Gubernur Kalimantan Tengah itu, akan menjadi
polemik kedepannya, karena terjadi ketimpangan sosial, termasuk dalam bidang
pendidikan.
Ia juga meminta, kalau perusahaan yang berinvestasi di
wilayah Kalteng ini untungnya seandainya Rp4 sampai Rp5 triliun agar dana CSR
nya bisa disumbangkan misalnya sebesar Rp500 miliar untuk pemerintah provinsi,
Kabupaten/Kota se Kalteng ini.
“Kenapa tidak, mari berbuat untuk Kalteng, dan jangan
hanya mencari kekayaan saja, karena Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah
(APBD) provinsi Kalteng masih kecil,” ujar Gubernur.
Karena kata dia, jalan provinsi ada sepanjang kurang lebih
1.100 kilometer, jalan kabupaten kota yang diperkirakan sepanjang 4 ribu
kilometer, dan ini yang kita urus untuk ditingkatkan, dan dalam tiga tahun ini
kita fokus pada infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan, dan tentunya membangun
ini tidak semudah membalikan telapak tangan, dan perlu dukungan semua pihak.
(HAP)
