Moneter.co.id – Direktur
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri),
Sumarsono menyatakan pengungkapan kasus korupsi pejabat daerah justru meningkat
menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
“Yang terjadi di sebagian wilayah,
kasus operasi tangkap tangan cenderung meningkat menjelang Pilkada, baik kepala
daerah, maupun DPRD, juga SKPD,” kata Sumarsono dalam Rakernas Asosiasi
DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (6/3).
Di satu sisi, lanjut Sumarsono, pemerintah
mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil mengungkap banyak kasus, namun di sisi
lain prihatin dengan banyaknya pejabat daerah yang terlibat. “Pemerintah merasa prihatin kejadian yang
terus-menerus terjadi berbagai kasus OTT,” ucapnya.
Sebagai Dirjen Otda yang menilai kinerja kepala
daerah dan DPRD, ia berharap tidak ada lagi pejabat daerah yang tertangkap
tangan melakukan korupsi. Dia berharap Adeksi dapat menjadi pelopor
pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi asosiasi itu beranggotakan sekitar
1.500 tokoh masyarakat. “Saya yakin
dengan proses yang dilakukan dari hari ke hari, kondisinya akan semakin
baik,” kata Sumarsono.
Rakernas Adeksi 2018 mengambil tema “DPRD
di Tahun Politik 2018, Politik Edukasi Bukan Provokasi” sebagai pengingat
kepada masyarakat dan internal, mengenai fungsi legislatif.
Sementara, Ketua Adeksi, Armuji mengatakan
Adeksi sepakat menjadikan tahun politik 2018 sebagai waktu untuk mengedukasi
warga tentang politik, bukan memprovokasi warga untuk mencapai kepentingan
tertentu. “Sambut tahun politik dengan suka cita,
menjadikan tahun politik untuk edukasi, bukan provokasi,” ujar Armuji.
Armuji mengatakan pada 2018, suhu politik
dipastikan meningkat, karena itu legislator harus memiliki peranan tinggi untuk
meredakan ketegangan. “Mudah-mudahan
adem ayem, DPRD dengan menunjukkan edukasi bukan provokasi,” tungkasnya.
Adeksi memiliki kepentingan besar dalam tahun
politik, dan tidak ingin ada kerusuhan antaretnis dalam pemilu. “Kerusuhan
saat pemilu menjadi pertaruhan yang berat bagi keutuhan bangsa,” tutupnya.
(SAM)
