Moneter.co.id – Tanpa banyak
diketahui, jejaring para professional senior yang bergerak di bidang hubungan
pemerintahan dan korporasi, PublicAffairsAsia
yang berkedudukan di Hong Kong menganugerahkan piagam kepada seorang pejabat
pemerintah Indonesia.
PublicAffairsAsia menyerahkan piagam “2017 Gold
Standard Award for Policy-Maker of the Year” kepada Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan, Iman
Pambagyo, pada 30 November 2017 lalu di Foreign Correspondents’ Club, Hong
Kong.
Piagam
kategori perorangan ini diserahkan kepada Iman setelah para juri
mempertimbangkan kandidat lainnya yakni Gubernur Tokyo dan seorang Senator dari
Australia. Para juri memutuskan bahwa piagam tersebut layak diberikan kepada
Iman karena peranannya dalam berbagai perundingan perdagangan yang telah dan
sedang berlangsung.
Namun,
khususnya karena peran kunci yang dijalankan dalam memimpin perundingan
Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) dalam lima tahun ini, yang dipercaya akan mengubah peta
kebijakan ekonomi negara-negara peserta RCEP.
Penyerahan
piagam dihadiri wakil dari berbagai perusahaan public relations, konsultasi komunikasi, media massa kawasan, serta
undangan lainnya; dan dipandu pembawa berita dari Bloomberg TV, Yvonne Man dan
Alvin Lee.
Dalam judges citation tertulis bahwa “Pak Iman harus mengelola perundingan pada
beberapa tataran secara simultan.
Pertama, pada tataran nasional untuk
mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pada lingkup ASEAN yang melibatkan 10 negara anggotanya yang
tidak selalu memiliki posisi yang sama untuk setiap isu runding. Ketiga, memimpin perundingan di antara
16 negara peserta RCEP (ASEAN, Australia, India, Jepang, Korea Selatan,
Selandia Baru, dan RRT) yang memiliki ambisi yang sangat berbeda dengan
karakter perunding yang berbeda pula.
“Dan keempat, konsultasi dengan pemangku
kepentingan baik wakil dunia usaha maupun wakil-wakil dari organisasi
masyarakat madani,” tulisnya.
Iman
menyatakan bahwa piagam ini merupakan pengakuan atas peranan Indonesia dan
Kementerian Perdagangan dalam kancah perundingan perdagangan internasional,
khususnya di kawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur sangat dinamis dan semakin
memainkan peran kunci sebagai penggerak perdagangan kawasan dan dunia di tengah
menguatnya sentimen antiglobalisasi bahkan anti-perdagangan di berbagai negara
maju.
Perundingan
RCEP itu sendiri memang semakin menjadi sorotan berbagai negara di dunia
setelah Amerika Serikat meninggalkan Trans-Pacific
Partnership (TPP), dan perundingan Trans-Atlantic
Trade and Investment Partnership (TTiPs) antara Amerika Serikat dan Uni
Eropa dihentikan. Kini, RCEP menjadi satu-satunya perundingan mega-regional
yang ditunggu banyak pihak apakah akan mengalami nasib yang sama dengan TPP dan
TTiPs.
Seolah
menjawab keraguan yang muncul dari berbagai pihak itu, para Pemimpin RCEP yang
bertemu pada KTT RCEP pertama pada 14 November 2017 lalu di Manila, Filipina
memperbaharui mandatnya kepada para perunding. Para Pemimpin RCEP berharap agar
perundingan RCEP dapat diselesaikan pada tahun 2018.
Menutup
pertimbangannya, para juri menyatakan “Pak Iman bears much of responsibility for getting the deal this far—his own,
low-key approach to pushing RCEP forward with every round has kept parties at
the table, talking through solutions when their initial response was to stop
progress entirely.”
Tak jarang,
Iman sebagai Ketua Komite Perundingan RCEP harus menyusun proposalnya sendiri
bila perbedaan posisi di antara ke-16 negara, antar-sesama anggota ASEAN atau
antara ASEAN dengan enam mitra rundingnya terlalu berjauhan.
Iman juga
sering turun tangan dalam proses perundingan yang sulit di antara mitra FTA
ASEAN, khususnya negara-negara yang sampai kini belum memiliki hubungan FTA
satu sama lain.
Sekedar
informasi, RCEP merupakan upaya konsolidasi atas lima ASEAN+1 FTAs ke dalam
satu platform; ide RCEP dikembangkan oleh Indonesia pada tahun 2011 sebelum
akhirnya diluncurkan oleh 12 Kepala Negara/Pemerintahan peserta RCEP pada 12
November 2012. Total GDP negara-negara RCEP mewakili 32% GDP dunia. Populasi
RCEP mencapai 48% dari total penduduk dunia. Total perdagangan negara-negara
RCEP mewakili 28% perdagangan dunia. (TOP)
