Moneter.co.id – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mengungkapkan bahwa pengajuan kredit rumah tanpa uang muka (down payment/ DP) nol persen telah menyalahi aturan Bank Indonesia.
Penjelasan Maryono, aturan soal DP oleh BI diatur dalam Peraturan BI (PBI) No 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang berlaku sejak 29 Agustus 2016.
Direktur Utama BTN, Maryono, mengatakan, dalam program pemerintah, pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) saat ini sudah relatif kecil, yaitu untuk KPR subsidi uang mukanya hanya sebesar satu persen, sementara KPR non subsidi antara lima hingga 10 persen.
“Apakah dimungkinkan DP nol persen? Ini menyangkut ketentuan dari regulator yaitu Bank Indonesia. Aturan BI menyebut pembiayaan yang bisa diberikan bank dalam KPR sebesar 85 persen atau 80 persen. Artinya masyarakat harus membayar DP setidaknya sebesar 15 persen dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank,” kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3).
Dia menambahkan, BI telah menetapkan perhitungan mulai 15 persen ke atas. Sedangkan untuk non-subsidi tidak diperbolehkan oleh BI untuk DP nol persen.
“Guna menunjukkan end user KPR itu maka perlu diberikan tanggung jawab uang muka. Maka itu di KPR subsidi kami tetapkan satu persen,” jelas dia.
Di satu sisi, jelas Maryono, hingga saat ini penyebaran KPR bersubsidi sudah merata di seluruh Indonesia. Jumlah penyebaran KPR disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut.
Komentar dia, alokasi rumah subsidi di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan daerah lainnya. “Misal Pulau Jawa paling tinggi karena jumlah penduduknya memang yang paling tinggi. Sementara Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua itu banyak pembiayaan yang subsidi maupun non-subsidi,” ujar dia.
Reporter : Inka
