Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai belanja negara yang besar dan program prioritas yang bergerak cepat, tetapi hasilnya bagi pertumbuhan, lapangan kerja, dan kesehatan fiskal belum sepadan.
Penilaian ini disampaikan dalam dialog evaluasi dua tahun pemerintahan yang menghadirkan Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif), Akhmad Akbar Susamto (Direktur Riset Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter), dan Dipo Satria Ramli (Ekonom).
Ekonomi Indonesia tetap tumbuh selama dua tahun ini, tetapi kualitasnya belum sepenuhnya membaik. Persoalannya, pertumbuhan itu belum mampu menyelesaikan masalah pekerja informal. Hampir enam dari sepuluh pekerja masih berada di sektor informal, dengan pendapatan yang tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas. Di saat yang sama, kelas menengah terhimpit suku bunga yang naik, rupiah yang melemah, dan harga barang impor yang makin mahal. Daya beli kelompok ini perlu dijaga agar konsumsi rumah tangga tetap kuat menopang pertumbuhan.
Pekerja di sektor formal juga masih menghadapi tekanan. Jumlah PHK yang tercatat Kementerian Ketenagakerjaan naik pada 2025, dan hingga Agustus 2026 sudah mencapai sekitar 60 persen dari angka tahun lalu. Pelemahan rupiah menaikkan biaya bahan baku impor, dan CORE memperkirakan tekanan ini membuat 15 ribu sampai 20 ribu pekerja terkena PHK pada kuartal II 2026, terutama di industri tekstil, alas kaki, elektronik, serta kimia dan farmasi.
Angka yang tercatat Kementerian Ketenagakerjaan kemungkinan lebih rendah dari kondisi sebenarnya, karena banyak perusahaan memilih tidak memperpanjang kontrak atau memangkas jam kerja. Dengan tekanan seperti ini, kebijakan perlu diarahkan untuk mencegah PHK sejak awal, antara lain melalui stimulus dan investasi di industri padat karya yang membuka pekerjaan formal.
Di tengah tekanan itu, program prioritas menyerap anggaran besar, tetapi ukuran keberhasilannya belum jelas. Pada Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran dan target penerima sudah beberapa kali diubah, sementara biaya satuan dan data penerimanya belum dibuka. Dari sisi pelaksanaan, investigasi Badan Gizi Nasional sendiri menemukan pelanggaran SOP dan masalah sanitasi di dapur penyedia. Adapun Koperasi Desa Merah Putih dibiayai kredit bank Himbara yang nilainya berpotensi mencapai Rp240 triliun dengan jaminan Dana Desa, DAU, dan DBH. Dengan risiko sebesar itu, keberhasilannya perlu diukur dari usaha koperasi yang benar-benar berjalan dan keuangannya yang sehat. Jumlah unit yang diresmikan belum menunjukkan hal itu.
Tata kelola kebijakan baru juga belum sepenuhnya jelas. Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia bertujuan menutup kebocoran devisa dan praktik under invoicing, tetapi desain satu badan sebagai pembeli sekaligus penjual tunggal berisiko menciptakan monopsoni. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan menjaga kerahasiaan data eksportir dan kepercayaan dunia usaha.
Dari sisi keuangan negara, penerimaan pajak 2026 berpotensi meleset jauh dari target, defisit melebar, dan beban bunga utang terus membesar. Daerah ikut tertekan karena dana transfer ke daerah 2026 dipangkas sekitar 24,6 persen, padahal lebih dari separuh provinsi masih bergantung pada transfer pusat.
Di luar APBN, dana pemerintah yang ditempatkan di bank Himbara banyak mengalir ke Koperasi Desa Merah Putih dan proyek konstruksi, tetapi belum jelas siapa yang menanggung jika kreditnya bermasalah: bank atau APBN. Semua tekanan ini terbawa ke APBN 2027 yang baru disahkan dengan belanja Rp4.106 triliun dan defisit 2,4 persen PDB, yang merupakan ujian pertama tahun ketiga. Ujian ini tidak ringan, karena dalam dua tahun terakhir defisit selalu melebar dari target awal.
Pada tahun ketiga, pemerintah perlu mengukur program prioritas dari hasil yang dirasakan masyarakat dan mencatat seluruh beban di luar APBN secara terbuka, agar belanja negara yang besar menghasilkan lapangan kerja dan keuangan negara yang sehat.
Langkah ini mendesak karena pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga belum diikuti perbaikan di bidang lain. Pasar kerja masih rentan terhadap PHK, program prioritas belum memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, dan tata kelola kebijakan ekspor serta kesehatan fiskal masih menyisakan pertanyaan. Di sisi anggaran, pemerintah juga perlu menjaga defisit dengan hati-hati. Ruang fiskal yang terjaga memberi pemerintah pijakan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan menekan angka pengangguran
